kabar artis
Bursa Calon Gubernur DKI Memanas, Nama Raffi Ahmad dan Agnez Mo Masuk Daftar Calon Kepala Daerah
Bursa calon gubernur yang akan maju bertarung dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta kian memanas.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Bursa calon gubernur yang akan maju bertarung dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta kian memanas.
Sebab meski saat ini belum ada kejelasan terkait pelaksanaan Pilkada DKI, namun sejumlah nama terus digadang-gadang akan maju bertarung dalam Pilgub DKI Jakarta
Pasalnya nama yang mencuat sebagai calon gubernur selain dari kalangan politisi senior dan junior, juga diramaikan dengan nama sejumlah artis yang dianggap layak dan berpeluang mengikuti kontestasi Pilkada DKI Jakarta
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim mengatakan meski partainya sudah memiliki agenda sendiri terhadap Pilkada 2024, termasuk Pilgub DKI, namun PKB belum terlalu serius
"PKB belum terlalu serius berpikir ke sana. Saat ini baru awal 2021, masih jauh menuju 2024," katanya.
Meski demikian, kata Luqman, di internal PKB tentu juga sudah ada ancang-ancang.
Untuk Pilgub DKI Jakarta 2024, PKB sudah menyiapkan beberapa kader mumpuni diantaranya Jazilul Fawaid (Wakil Ketua MPR RI), Faisol Reza (Ketua Komisi VI DPR RI), Cucun Ahmad Syamsurizal (Ketua FPKB DPR RI) dan Hasbiyallah Ilyas (Ketua DPW PKB DKI Jakarta).
Sementara dari luar unsur partai, PKB melirik artis Raffi Ahmad dan Agnes Monica untuk ditimang sebagai cagub DKI Jakarta 2024.
Ditanya mengenai kabar adanya pihak yang mencurigai terdapat agenda terselubung Presiden Jokowi dan partai koalisi pemerintah untuk menjadikan Gibran Rakabungming Raka sebagai gubernur DKI Jakarta 2024 di balik keputusan penghentian revisi UU Pemilu dan Pilkada, terlalu spekulatif dan mengada-ada.
"Tapi, namanya spekulasi atau menduga, siapapun dan apapun boleh saja. Ini negeri bebas. Tidak ada larangan siapapun untuk menduga-duga," ujar Luqman, Jumat (12/2/2021).
"Jika pun benar Gibran akan maju pada Pikada DKI Jakarta 2024, itu hak politik yang dilindungi konstitusi," ujar Anggota Komisi II DPR RI ini.
Menurut dia, tentu Gibran dan Pak Jokowi sendiri yang bisa menjawab kebenarannya soal itu.
"Partai koalisi pemerintah tidak pada posisi kepentingan seperti itu," ujarnya.
PKB, menurut Luqman, juga partai lain dalam koalisi pemerintahan,
Dikatakan keputusan penghentian pembahasan revisi UU Pemilu dan Pilkada, bagi PKB, semata karena pertimbangan situasi nasional yang membutuhkan konsentrasi pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi yang mengalami masalah serius.
