Breaking News:

Pilkada Serentak

KPU Rekomendasikan Pilkada Serentak Ditunda di 2026

Komisioner KPU RI Hasyim Asyari mengusulkan pelaksanaan Pilkada Serentak yang direncanakan pada 2024 sebaiknya ditunda hingga tahun 2026

Editor:
TRIBUN MANADO/SRI
Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara saat melakukan pencoblosan di bilik suara (paling kanan) di TPS Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8 Kelurahan Matali Kotamobagu Timur, Sulawesi Utara, Rabu (17/04/2019). 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Rencana pelaksanaan Pilkada serentak di Indonesia pada 2024 mendatang, masih belum menemui titik terang. 

Pasalnya pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024, mesih menuai pro kontra baik dikalangan akademisi, internal pemerintah hingga penyelenggara pemilu

Dilansir dari tribunnews.com Komisioner KPU RI Hasyim Asyari mengusulkan pelaksanaan Pilkada Serentak yang direncanakan pada 2024 sebaiknya ditunda hingga tahun 2026.

Ia pun mengusulkan agar pemerintah dapat memperpanjang masa jabatan kepala daerah sampai pelaksanaan Pilkada Serentak di tahun 2026.

Penemuan Bayi yang Dibuang Orang Tuanya di Provinsi Sulawesi Utara Kembali Terulang

Masih Ingat Kasus Suami Bunuh Istri di Demak? Ternyata Pelaku Sempat Ngopi Usai Membunuh

Jika masa jabatan kepala daerah yang mau habis masa jabatannya bisa diperpanjang, maka posisi kepemimpinan daerah tidak perlu lagi diisi Penjabat atau Pelaksana tugas (Plt) untuk durasi waktu yang lama.

Hasyim mengusulkan demikian agar terjadi penataan secara serentak desain Pemilu Indonesia.

Usulan ini juga dinilai sebagai bentuk win-win solution.

Seperti Ini Sosok Sufmi Dasco Ahmad Ketua Harian Partai Gerindra yang Baru

Seperti Ini Sosok Prof Firmanzah, Guru Besar UI Termuda yang Meninggal

"Dalam rangka penataan desain keserentakan pemilu, usulan saya pemilu serentak daerah tahun 2026," kata Hasyim dalam keterangannya, Sabtu (6/2/2021).

"Desain keserentakan pemilu daerah serentak 2026 sebagai bentuk win-win solution, membuat happy dan nyaman banyak pihak. Dengan perpanjangan masa jabatan sampai dengan 2026, serta tidak perlu menyediakan Penjabat atau Plt kepala daerah untuk durasi waktu yang panjang," ucapnya.

Apes, Usai Batal Nikah Ayu Ting Ting Terjaring Razia Petugas

Sehingga, kepala daerah hasil Pilkada 2017, 2018 dan 2020 yang jabatannya habis 5 tahun berikutnya, masa jabatan mereka bisa diperpanjang sampai dilantiknya kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2026.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved