Perda Inisiatif DPRD Tomohon Minim, Ini Tanggapan Pengamat Politik

Namun kenyataan yang ada di Kota Tomohon ini menunjukan adanya disparitas (kesenjangan) yang teramat tajam antara Peraturan Daerah yang berasal dari usul Pemerintah Daerah

di satu sisi dan disisi lain Peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif DPRD.

"Hal ini pula berkaitan dengan Program Legislasi Daerah itu sendiri apakah sepanjang tahun 2020 atau masa satu periode Tomohon sudah menyusun Prolegda atau belum.

Bahkan jika sudah apakah prolegda yang disusun berdasarkan 'identification of needs' atau skala kebutuhan dan prioritas yang melibatkan publik dalam menyerap aspirasi atau tidak," jelasnya lagi.

Untuk itu, jika dicermati bukan hanya DPRD Kota Tomohon saja yang jarang menggunakan hak inisiatifnya dalam mengusulkan Perda, tetapi hampir merata di sebagian besar DPRD Kabupaten/Kota yang lain.

• Sejak Dilantik September 2019 DPRD Tomohon Baru Hasilkan 1 Perda Inisiatif, Ini Kata Ketua DPRD

• Rayakan Hari Jadi ke-55, Wabup Minsel Franky Donny Wongkar Dapat Surprise

Ini pun didominasi oleh dua faktor yaitu, pertama Faktor SDM anggota DPRD tersebut, yang meliputi pengalaman, pemahaman terhadap peraturan dan fungsi, serta kemauan untuk menindaklanjuti persoalan-persoalan yang terjadi didaerah.

Kemudian faktor Kontrol dan Partisipasi Publik, di mana mekanisme pengaturan tentang partisipasi masyarakat tersebut belum dirumuskan secara konkrit dan jelas dalam Peraturan Tata
Tertib DPRD Kota Tomohon.

Selain itu juga masyarakat dalam hal ini aktor-aktor civil society organization (CSO) masih didominasi oleh cara pandang konvensional dalam mengagregasi kepentingan-kepentingannya.

Mindset konvensional yang dimaksud, adalah model perjuangan yang mengedepankan cara-cara seperti unjuk rasa, pernyataan-pernyataan di media (media statement), dan sebagainya.

• Jabatan Olly-Steven Berakhir 12 Februari 2021, Pelantikan Gubernur-Wagub Tunggu Jadwal Jokowi

• Bank BRI Buka Lowongan Kerja Terbaru, Terima Mulai Lulusan S1, Ini Syarat dan Cara Daftar!

"Sangat sedikit model perjuangan yang dilakukan melalui forum-forum perumusan kebijakan publik (Peraturan Daerah).

Misalnya saja dengan mengikuti dan memantau setiap tahapan penyusunan Peraturan Daerah atau bahkan menawarkan konsep naskah akademik dan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang sektor/bidang urusan tertentu," tukas Kairupan.

Hal ini juga dampak dari safety posisition yang dilakukan oleh lembaga legislatif, dimana lebih mengedepankan faktor risiko.

"Sehingga lebih terkesan pasif menerima ranperda yg diusulkan oleh eksekutif, atau kurangnya keterampilan 'legal drafting' bisa saja membuat legislatif 'mandul' menggunakan hak inisiatifnya untuk mengusulkan ranperda," pungkasnya. (hem)

• Hari Pers Nasional 2021: Media dan Semangat Nasionalisme Saat Pandemi

• Inter Milan VS Juventus, Simak Prediksi Hasil Leg Pertama Semifinal Coppa Italia

• Cara Klaim Token Listrik Gratis Via stimulus.pln.co.id dan PLN Mobile

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUN MANADO: