Nasib Ribka Tjiptaning Setelah Bongkar Bisnis Vaksin, Sempat Singgung Soal Flu Burung itu Enggak Ada

Masyarakat, kata Gubernur, sudah tidak perlu khawatir dengan vaksin Covid-19. Semua sumber kekhawatiran, ujarnya, sudah terjawab.

Jika khawatirnya urusan klinis kesehatan, BPOM sudah memberikan izin. Jika masyarakat mengkhawatirkan kehalalannya, MUI sudah mengeluarkan fatwa halal.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, katanya, semua yang sudah diwajibkan mendapat vaksin maka tidak boleh menolak untuk divaksin.

Kalau menolak, maka dianggap membahayakan keselamatan masyarakat dan negara.

"Oleh karena itu ada denda sampai jutaan rupiah yang tentunya tidak kita inginkan," kata Gubernur yang akrab disapa Kang Emil ini.

Dalam Undang-Undang tersebut, pada Pasal 14, dinyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, juga sempat menegaskan perihal denda ini. Khusus di Jakarta, ujarnya, warga yang menolak dites Covid-19 saja bisa didenda Rp 5 juta.

Bahkan bagi pihak yang menolak dengan tindakan kekerasan akan kena denda sampai Rp7 juta.

"Termasuk divaksin juga tak boleh (menolak), itu ada aturan dendanya maksimal sampai Rp 5 juta. Bahkan kalau ada tindakan kekerasan bisa sampai Rp7 juta," ujar Riza. (syarif abdussalam/tribun network/kps/umam)

Artikel ini telah tayang di tribunjabar.id dengan judul https://jabar.tribunnews.com/2021/01/13/anak-buah-megawati-tolak-vaksin-covid-19-bu-ribka-bongkar-bisnis-vaksin-di-depan-menteri-jokowi?page=all

Artikel ini sudah tayang di https://kupang.tribunnews.com/2021/01/27/berani-bongkar-bisnis-vaksin-di-hadapan-jokowi-begini-kabar-ribka-tjiptaning-kini-memprihatinkan?page=all