Nasib Ribka Tjiptaning Setelah Bongkar Bisnis Vaksin, Sempat Singgung Soal Flu Burung itu Enggak Ada

TRIBUNMANADO.CO.ID - Sekarang ini siapa yang tak kenal Ribka Tjiptaning?

Sosok anggota DPR RI ini dikenal frontal dan kritis.

Terbaru ia menolak untuk divaksin.

Bahkan ia tak segan-segan membongkar bisnis vaksin.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning menolak vaksinasi Covid-19.

Penegasan itu disampaikannya dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Direktur PT Bio Farma, di Komisi IX, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/1).

• Masih Ingat Wanita yang Lupa Punya Rumah Rp 1,5 Miliar? Terbaru Ia Akui Punya 29 Mobil, BPKB Numpuk

Selain menolak vaksinasi Covid-19, anak buah Megawati pimpinan PDIP, juga membongkar cerita bisnis vaksin.

Dia meyakini program vaksinasi Covid-19 yang digalakkan presiden Jokowi juga tak jauh dari bisnis vaksin.

Alasan menolak vaksinasi Covid-19, menurut Ribka, belum ada satu pun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid-19 yang rencananya akan diberikan secara massal di Tanah Air mulai Rabu (13/1) ini.

"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin. Mau vaskin yang umur 63 tahun ke atas, mau vaksin buat semua umur, saya tidak mau," ujarnya lantang.

Mantan pimpinan Komisi IX ini bahkan mengaku akan memilih untuk membayar denda jika itu menjadi sanksi bagi mereka yang menolak untuk divaksin.

"Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi lima juta (karena menolak vaksin), mending gua bayar, saya jual mobil," ujarnya.

Selain menolak vaksinasi Covid-19, Ribka juga mengatakan bahwa wabah flu burung (H5N1) yang dikabarkan sempat melanda Indonesia beberapa tahun lalu itu sebenarnya tak terjadi.
"Flu burung itu enggak ada. Sampai selesai H5N1 itu tidak ditemukan," katanya.

Karena tidak percaya pada wabah flu burung, Ribka mengaku pernah menolak anggaran flu burung yang diajukan oleh Kementerian Kesehatan ketika dimpimpin oleh Siti Fadilah Supari. "Waktu itu saya ketua Komisi IX, saya menolak anggaran flu burung," katanya.

Menurut Ribka, soal wabah dan vaksin ini ujung-ujungnya hanyalah bisnis belaka. "Ada permainan yang enggak jelas," ujarnya.

Sejak Maret lalu, ujarnya, hal ini sudah ia ingatkan. "Saya sudah bilang begitu ada Covid, ini ujung-ujungnya jualan obat, jualan vaksin. Karena sekarang bukan masanya APD, nanti abis ini obat ramai, abis obat ini kan Menkes jago ekonomi nih, wamennya BUMN, abis ini stunting, udah tahu deh, udah dipola."

Ribka meminta pemerintah untuk tidak bermain-main dengan masalah vaksin. "Ini pengalaman saya, Saudara Menteri (Budi Gunadi Sadikin). Vaksin polio untuk antipolio malah lumpuh di Sukabumi, terus antikaki gajah di Majalaya, mati 12. Di India (vaksin ini) ditolak, dia di Afrika ditolak. Masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun," ujarnya.

Ribka mengatakan, itu terjadi saat ia masih menjadi Ketua Komisi IX DPR.

"Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini. Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM. Enggak boleh maksa gitu."

Ribka juga menyoroti perbedaan harga vaksin yang rencananya akan dipakai di Indonesia. Sejauh ini, pemerintah telah menjalin kerja sama dengan Sinovac, Novavax, AstraZeneca, dan Pfizer, serta ada pula kerja sama multilateral dengan fasilitas Covax/Gavi.

"Saya tanya, untuk gratiskan kepada masyarakat ini yang mana? Wong ada lima macam. Ada yang harga 584 ribu, ada yang 292 ribu, ada yang 116 ribu, ada yanng 540 ribu sampai 1.080.400, ada 2.100.000. Pasti yang murah untuk orang miskin," ucapnya.

Meski terus mendengarkan pernyataan Ribka dengan saksama, Menkes Budi tak mengomentari pernyataan tersebut dalam kesempatan, kemarin. Selain memaparkan jadwal pelaksanaan vaksinasi dan kebutuhan vaksin, Budi juga sempat menyinggung soal keberadaan varian bari virus korona.
Sejauh ini, ujarnya, ia belum bisa memastikan apakah varian baru itu sudah masuk ke Indonesia atau belum.

"Kalau ditanya udah ada di Indonesia belum, saya akan jawab belum tahu. Karena itu, saya bilang ke teman-teman, ini perang melawan virus seperti perang beneran. Kita harus punya intelnya yaitu dari Kementerian Kesehatan," kata Budi.

Budi mengatakan, untuk bisa mengetahui apakah varian tersebut sudah berada di Indonesia dibutuhkan genome sequencing atau pengurutan seluruh rangkaian DNA untuk mendeteksi strain virus. Di Indonesia, hanya ada 12 laboratorium yang bisa melakukannya, satu di antaranya Lembaga Eijkman.

Sebagai langkah untuk melacak keberadaan varian baru korona ini Menkes bersama Kemenristek telah memformalisasikan jaringan laboratorium tersebut di beberapa titik kota yang banyak pendatangnya.

"Sehingga kita bisa mengidentifikasi secara dini, kita memiliki sistem intelijen secara dini kalau ternyata ada virus mutasi baru yang masuk. Mudah-mudahan harusnya mulai minggu ini kita bisa mengidentifikasi virus-virus yang masuk," ujarnya.

Dalam vaksinasi yang akan dimulai pada hari ini, Presiden Joko Widodo rencananya akan menjadi orang pertama yang akan mendapat suntikan. Pada kesempatan sebelumnya di Istana Negara, Presiden meminta masyarakat untuk tak menolak divaksin. Presiden menegaskan, vaksin Covid-19 ini diperlukan untuk mengakhiri pandemi.

Wajib

Ditemui saat meninjau kesiapan rumah sakit darurat di Secapa TNI AD, Kota Bandung, kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan vaksinasi Covid-19 di Jabar akan dilakukan mulai Kamis (14/1).

Semua warga yang telah dijadwalkan untuk menjalani vaksinasi diwajibkan untuk mendatangi tempat vaksinasi yang ditentukan untuk mendapat suntikan vaksin Covid-19.

Masyarakat, kata Gubernur, sudah tidak perlu khawatir dengan vaksin Covid-19. Semua sumber kekhawatiran, ujarnya, sudah terjawab.

Jika khawatirnya urusan klinis kesehatan, BPOM sudah memberikan izin. Jika masyarakat mengkhawatirkan kehalalannya, MUI sudah mengeluarkan fatwa halal.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, katanya, semua yang sudah diwajibkan mendapat vaksin maka tidak boleh menolak untuk divaksin.

Kalau menolak, maka dianggap membahayakan keselamatan masyarakat dan negara.

"Oleh karena itu ada denda sampai jutaan rupiah yang tentunya tidak kita inginkan," kata Gubernur yang akrab disapa Kang Emil ini.

Dalam Undang-Undang tersebut, pada Pasal 14, dinyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, juga sempat menegaskan perihal denda ini. Khusus di Jakarta, ujarnya, warga yang menolak dites Covid-19 saja bisa didenda Rp 5 juta.

Bahkan bagi pihak yang menolak dengan tindakan kekerasan akan kena denda sampai Rp7 juta.

"Termasuk divaksin juga tak boleh (menolak), itu ada aturan dendanya maksimal sampai Rp 5 juta. Bahkan kalau ada tindakan kekerasan bisa sampai Rp7 juta," ujar Riza. (syarif abdussalam/tribun network/kps/umam)

Artikel ini telah tayang di tribunjabar.id dengan judul https://jabar.tribunnews.com/2021/01/13/anak-buah-megawati-tolak-vaksin-covid-19-bu-ribka-bongkar-bisnis-vaksin-di-depan-menteri-jokowi?page=all

Artikel ini sudah tayang di https://kupang.tribunnews.com/2021/01/27/berani-bongkar-bisnis-vaksin-di-hadapan-jokowi-begini-kabar-ribka-tjiptaning-kini-memprihatinkan?page=all