Vaksinasi di Sulut
Rancangan Perda Penegakan Hukum Protokol Covid 19 Siap Disahkan, Ada Sanksi Sosial dan Penjara
Rancangan Perda Penegakan Hukum Protokol Covid 19 telah melalui proses di DPRD, dan sudah melewati fasilitasi dari Kemendagri.
Penulis: Ryo_Noor | Editor: Rizali Posumah
lihat foto
Flora mengatakan, sebelum ditetapkan jadi Perda, maka ada waktu digunakan untuk sosialisasi ke masyarakat
Sebelumnya, Pemprov Sulut mengajukan ke DPRD, Rancangan Perda tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 19, 12 November 2020.
Rancangan Perda itu diajukan Pjs Gubernur Agus Fatoni di Rapat Paripurna DPRD Perda itu kaitan dengan terbitkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 terkait Penegakan disiplin protokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19.
Dalam peraturan ini juga diamanatkan bagi Pemerintah Daerah untuk membuat regulasi sesuai dengan konteks di daerah.
Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020 terkait Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan ini juga telah diterbitkan, tetapi keberadaan Peraturan Daerah dipandang perlu untuk lebih memperkuat penegakan hukum ini.
Setelah melalui pembahasan, Rancangan Perda ini diajukan ke Kemendagri untuk dievaluasi. Hasilnya sudah keluar, tinggal menanti agenda pengesahan menjadi Perda. (ryo)
Baca juga: 3 Kemungkinan Penyebab Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 Jatuh
Baca juga: Persiapan Tenaga Medis Bolmong Sebelum Jalani Vaksinasi
Baca juga: Sinopsis Ikatan Cinta Selasa 11 Januari 2021: Al Dalam Masalah, Reyna Bisa Baca Nama Roy di Makam
