Steven Kandouw Beber 4 Refleksi Politik AIPI, Sentil Politisi Harus Punya 3 Jantung

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Manado menghelat Ibadah Pra-Natal sekaligus refleksi politik AIPI di Aula Mapalus, Kantor Gubernur, Jumat (18/12/2020)

Steven Kandouw, Ketua AIPI Cabang Manado menyampaikan rasa bangga atas peran keluarga besar AIPI  setelah melalui Pilkada serentak. Lebih luar biasa lagi, AIPI ada yang jadi peserta dan penyelenggara. 

"Saya bangga, senang sekali karena integritas kita pertahankan. Saya nggak kontak teman - teman penyelenggara. Hanya kebetulan ketemu saat lari pagi, say hai, lalu bubar," kata Wakil Gubernur Sulut ini

Hal ini menggambarkan  keberadaan institusi mengimpmelentaskan subtansi politik. 

Baca juga: Jelang Natal dan Tahun Baru, Terapkan Protokol Kesehatan Ketat di Pelabuhan Konvensional dan Ferry

Baca juga: Natal dan Tahun Baru Sebentar Lagi Tiba, Masyarakat Diimbau Bersilaturahmi Secara Daring

Baca juga: Aniaya Korban Menggunakan Botol Bir dan Pisau, Pria Asal Warembungan Ditangkap

Steven di kesempatan itu membeber Refleksi Natal dan politik AIPI. Ada 4 Hal

"Di luar keberhasilan ada banyak hal patut jadi pelajaran, dan pertimbangan ke depan agar tidak boleh terjadi," ujarnya

Pertama, masalah anggaran. Provinsi Sulut masuk kriteria fiskal menengah, namun harus ongkosi Pilkada sekitar Rp 300 Miliar, lalu datang lagi Covid sehingga harus refocusing Rp 250 Miliar, total Rp 550 Miliar

Padahal belanja modal hanya Rp 1,5 triliun

"Tindak dipakai belanja modal, tapi untuk biayai Pilkada dan penanganan Covid," ungkapnya.

Baca juga: 9 Nakes Puskesmas Kotabunan Terpapar Covid-19, Warga Sekitar Beraktivitas Biasa

Bagi daerah yang tidak mampu anggarannya maka dibiayai pemerintah pusat.

Semisal daerah Boltim, Bolsel,  Minsel Tomohon, Minut dan Bitung masuk kategori daerha fiskal rendah. PAD-nya tidak sampai 5-10 persen dari APBD.  Hal ini Sangat memberatkan.

Beda dengan misalnya Kota Surabaya boleh biayai sendiri. 

"Kita di Sulut  tahun persis harus berakrobat membiayai," katanya.

AIPI mendorong agar bisa dibahas Komisi II DPR RI, demokrasi mahal membentuk peradaban, namun kebijakannya dibikin kluster daerah yang mampu dan yang tidak mampu.

Baca juga: Dua Petugas Capil di Minut Positif Covid-19

Kedua, tidak ada jalan lain rekruimmen politik dari Parpol dan Pilkada.