Breaking News:

Omnibus Law

Kasus Demo Buruh di Konawe, Pengamat Sebut Masih Ada Persoalan Belum Selesai dalam Omnibus Law

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Konawe Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Yudi Kristanto membenarkan kronologi kejadian demo ricuh hingga berakhir

Facebook
Jannus T Holomoan Siahaan 

Tidak berarti jika Jakarta sudah "ok" maka urusan beres dan investor bisa seenaknya di daerah. 

Semua pihak harus diajak duduk bersama,  dijabarkan konsesi-konsesi yang pantas untuk semua pihak yang berkepentingan,  terutama teehadap pekerja. 

Jangan sampai setelah pengesahan UU Omnibus Law hubungan industrial dimaknai oleh para investor hanya sebatas hubungan dengan Jakarta. 

Peristiwa yang terjadi di PT VDNI ini bukan peristiwa pertama.

Sudah sangat sering terjadi peristiwa serupa di kawasan industri tambang di Sulawesi. Kesannya negara tidak hadir di unit bisnis tersebut sehingga kejadian berulang.

Jadi pemerintah memang sangat perlu duduk bersama dengan semua pihak

Apalagi,  nikel adalah salah satu komoditas andalan masa depan Indonesia yang memiliki nilai ekonomi dan nilai geopolitik. 

Pemerintah harus benar-benar jelas soal pertambangan nikel. 

Tidak hanya mengundang sebanyak-banyaknya investor, lalu membiarkan mereka berjibaku dengan segala urusan yang muncul di lapangan.  Posisi pemerintah harus jelas. 

Jika ingin memberi prioritas pada sektor pertambangan nikel ini,  maka urusan investasi di komoditas nikel harus "clear" dari hulu sampai hilir,  jika tidak,  hal yang sama akan terus terulang.

Halaman
123
Editor: Aldi Ponge
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved