Breaking News:

Omnibus Law

Kasus Demo Buruh di Konawe, Pengamat Sebut Masih Ada Persoalan Belum Selesai dalam Omnibus Law

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Konawe Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Yudi Kristanto membenarkan kronologi kejadian demo ricuh hingga berakhir

Editor: Aldi Ponge
Facebook
Jannus T Holomoan Siahaan 

Penulis Jannus TH Siahaan, Pengamat Pertambangan dan Lingkungan

TRIBUNMANADO.CO.ID - Serikat dan Perlindungan Tenaga Kerja (SPTK) Kabupaten Konawe bergabung dengan Dewan Pengurus Wilayah Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Sulawesi Tenggara melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran pada Senin( 14/12/2020).

Mereka meminta kejelasan perusahaan milik PT Virtue Dragon Nickel Industry di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, terkait perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) karyawan VDNI yang jangka waktu pekerjaannya lebih dari 36 bulan, agar diangkat menjadi karyawan tetap di PT VDNI.

Mengutip CNN Indonesia, dalam aksi unjuk rasa itu massa yang merupakan pekerja smelter juga melakukan aksi pembakaran fasilitas milik perusahaan.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Konawe Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Yudi Kristanto membenarkan kronologi kejadian demo ricuh hingga berakhir dengan pembakaran fasilitas pabrik pemurnian nikel di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe tersebut.

Pemerintah sangat perlu memberikan atensi pada peristiwa ini, karena ternyata masih ada persoalan krusial yang belum selesai di dalam Omnibus Law yang bisa berujung buruk pada prospek investasi pertambangan di Sulawesi khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Untuk itu,  perlu tim khusus yang bertugas mengevaluasi persoalan relasi perusahaan tambang dengan para pekerja secara langsung ke lapangan.

Selain untuk merumuskan pendekatan baru yang lebih diterima oleh semua pihak, tim juga bisa sekaligus bertugas untuk segera membangun rekonsiliasi antara manajemen perusahaan,  investor,  pekerja,  dan masyarakat setempat.

Tentu jika ada pelanggaran hukum dan tindakan kriminal di balik peristiwa tersebut harus diusut tuntas.

Tapi perkaranya bukan semata itu,  lebih kepada konstruksi relasi antara para pihak yang belum saling menguntungkan. 

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved