Partai PKPI Gagal Hattrick di Pilkada Bitung 2020, Sebelumnya Mereka Perkasa pada 2005 & 2010

Kemudian keperkasaan PKPI berlanjut di Pilkada edisi tahun 2010 menempatkan paslon Hanny Sondakh - Max Lomban (SoLo) keluar sebagai pemenang dengan riahan jumlah suara 51.548 atau 53,5 persen.

Adapun untuk kontestan Pilkada tahun 2010, diikuti oleh paslon nomor urut 1 Robert Lahindo - Meiti Kolang meraih 8.768 suara, kemudian paslon Edyson Tatulus - Fientje Saerang dengan raihan 2.583 suara, Ramoy Markus Luntungan - Yondries Kansil meraih 33.461 suara dan Hanny Sondakh - Maximiliaan Jonas Lomban meraih 51.548 suara.

Tak hanya perkasa di kontestasi Pilkada tahun 2005 dan 2010, PKPI juga sempat menjadi peraih kursi terbanyak pada Pilkada 2014 – 2014 hingga menempatkan sosok Laurensius Supit sebagai ketya DPRD Bitung.
Waktu itu PKPI menempatkan 6 kursi di DPRD periode 2014 – 2019.

Mulai dari daerah pemilihan (Dapil) Matuari, Ranowulu dan Girian ada Greiti Mandey dengan 1.931 suara dan Stenly M Pangalila dengan 1.464 suara.

Dapil Aertembaga dan Pulau Lembeh ada Superman Boy Gumolung dengan raihan 1.522 suara dan Laurensius Supit dengan 2.020 suara.

Di dapil Madidir Maesa ada dua kursi di raih PKPI, atas nama Nabsar Badoa dengan 1.323 suara dan Martje Rantung meraih 1.463 suara.

Sedangkan di pileg 2009 – 2014  Santy G Luntungan sebagai Ketua DPRD Bitung, kemudian ada Greiti Mandey, Ariffin Dunggio, Harto Kahiking, Sumisan Sundana dam Boy Gumolung.

Sayangkan keperkasaan PKPI di pileg 2009 – 2019, tak berlanjut ke kontestasi Pileg 2019 – 2024 dimana PKPI hanya menempatkan 5 kursi di DPRD Bitung.

Mereka adalah Superman Boy Gumolung selaku wakil ketua DPRD, Stanly M Pangalila, Nabsar Badoa dan Lanny Sondakh serta Randito Maringka.

Kegagalan yang di peroleh PKPI pada kontestasi Pilkada 2020, bakal di evaluasi oleh pengurus yang di ketuai Superman Boy Gumolung dan sekretaris Vesco Dandel dalam waktu dekat.

"Kami akan melakukan evaluasi dalam waktu dekat. Itu wajar dan perlu untuk mengukur kinerja kita terkait pelaksanaan pilkada," ujar Vesco beberapa hari yang lalu.

Pria yang juga sebagai lawyer ini menegaskan, evaluasi merupakan hal lumrah dalam situasi seperti sekarang. 
Partai-partai lain pasti melakukan hal yang sama untuk mencari tahu kelemahan sekaligus kelebihan yang dimiliki.
Untuk itu, ia menganggap rencana tersebut bukan sesuatu yang aneh atau pun tabu.

"Evaluasi ditujukan terhadap kinerja organisasi partai maupun kader," tambahnya.
Ia menampik jika evaluasi yang akan digelar dipicu keretakan internal di partainya. 

 PKP Indonesia katanya, tetap solid dan tidak terpuruk atas kekalahan dalam pilkada.

"Tidak ada itu, tidak ada konflik di internal partai. Kepengurusan kami tetap jalan dan tidak ada masalah. Kalau ada evaluasi itu hal yang biasa, jadi jangan sampai dipolemikan," tandasnya.