Pilkada Sulut

Bawaslu Sulut Adakan SKPP, Faisal Rahman Sebut Doi Natal Sebagai Politik Uang

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara (Sulut) mengadakan Pengembangan Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif (SKPP) 2020 selama 4 hari

Penulis: Isvara Savitri | Editor: David_Kusuma
Tribun manado / Isvara Savitri
Kegiatan SKPP Bawaslu Sulut di Hotel Aryaduta Manado, Rabu (2/12/2020) 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara (Sulut) mengadakan Pengembangan Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif (SKPP) 2020 selama 4 hari.

Acara yang digelar di Hotel Aryaduta ini berlangsung sejak Selasa (1/12/2020) hingga Jumat (4/12/2020).

Bawaslu Sulut juga mengundang Kepala Bagian Sosialisasi Bawaslu RI Faisal Rahman selaku pembicara.

Faisal mengatakan, pembagian uang hadiah natal atau yang lebih dikenal sebagai doi natal (donat) di Sulut saat mendekati Pilkada 2020 merupakan salah satu bentuk politik uang (money politic).

Baca juga: Pegadaian Manado Peduli, Bagikan 4.200 Paket Pangan ke Nasabah-Masyarakat Terdampak Covid-19

Baca juga: Olly-Steven Raih Elektabilitas 65,7 Persen, Peluang Pecahkan Rekor Pilgub se-Indonesia

Baca juga: Masuk Desember, Pjs Bupati Christiano Talumepa Imbau SKPD Genjot Penyerapan Anggaran

"Tak hanya di umat Kristiani, di Islam juga ada hadiah serupa bernama bisyaroh. Sebenarnya apapun bentuknya, selama dilakukan untuk kepentingan 9 Desember 2020 itu termasuk money politic," jelas Faisal, Rabu (2/12/2020).

Namun hal tersebut bisa saja menjadi kabur jika calon telah melakukannya sejak 10-15 tahun  sebelum.

"Jika calon memang terbiasa melakukannya setiap menjelang perayaan sejak 10-15 tahun lalu bisa saja menjadi kabur apakah itu masuk politik uang atau tidak karena bisa berlindung dibalik kebiasaan," tambah Faisal.

Baca juga: BREAKING NEWS: Survei Terbaru LSI Denny JA, Olly-Steven Kokoh di Angka 65,7 Persen

Dengan begitu, Bawaslu Sulut pun harus menyelidiki lebih dalam motif dan tujuan pemberian hadiah tersebut.

Namun jika tiba-tiba calon yang bahkan sebelumnya tidak dikenali menjadi baik hati memberi hadiah, hal tersebut bisa dikatakan sebagai money politic.

Faisal Tampik Anggaran Bawaslu Lebih Besar dari KPU

Baca juga: Covid-19 Melonjak di Tomohon, WL: Bantuan Harusnya Diberikan saat Awal Covid Bukan Jelang Pilkada

Dalam SKPP, salah seorang peserta mengonfirmasi kabar yang menyatakan bahwa anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih besar dibanding Bawaslu.

Faisal menampik kabar tersebut karena KPU adalah pihak penyelenggara pemilu yang paling banyak kebutuhannya.

"Anggaran KPU itu di mana-mana lebih besar karena KPU yang menyediakan logistik selama proses pemilihan. Selain itu petugas KPU juga lebih banyak terlibat misal di setiap TPS petugas dari Bawaslu satu orang, sedangkan dari KPU ada 7 orang yang disebut sebagai KPPS," ujar Faisal.

Faizal memastikan, berita yang didapat oleh peserta tersebut merupakan hoaks.(*)

Baca juga: Dana Lansia Pemkot Manado Tahap Dua Rp 1 Juta Per Orang, Disalurkan Besok

SUBCRIBE YOUTUBE TRIBUN MANADO:

Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved