5 Gagasan Politik Olly Dondokambey dan Steven Kandouw

Pada masa Orde Baru, mayoritas warga politik yang dikenal sebagai wong cilik dimanfaatkan oleh rezim Orba dengan melakukan massa mengambang (floating mass) yang mudah dikendalikan kalau tidak dicuri hak-hak politik lewat sistem politik otoriter.

Era kepemimpinan Olly Steven dengan kekuatan dan sumber daya politik yang dimiliki tentu bisa memanfaatkan bahkan memanipulasi hak-hak kewargaan (citizenship) politik.

Namun faktanya, hak kewargaan politik itu secara leluasa dibiarkan sebagai bentuk dan ekspresi kebebasan berpolitik.

Seperti apa itu? Mari kita tengok sejenak bagaimana bagaimana hak-hak kewargaan politik dilakukan melalui keterwakilan tiap-tiap partai politik pengusung baik mandiri maupun koalisi.

Sebagai partai pengusung kandidat, PDIP secara mandiri bisa mengusung calonnya tanpa harus berkoalisi.

Tapi, justru itu tidak dilakukan karna Olly Steven mahfum dengan hakikat politik kewargaan sebagai substansi demokrasi.

Selain itu, dalam koalisi PDIP(Olly Steven) tidak memaksakan koalisi dengan partainya harus satu garis (linear).

Misalnya, PPP ikut mengusung Cagub dan Cawagub Sulut (Olly Steven).

Tapi, di Pilwako, dukungan PPP ke koalisi Nasdem justru tidak linear ke Andrea Angouw Richard Sualang. Demikian juga, PKB yang mengusung calon Partai Demokrat MOR-HJP.

Meski memang membingungkan warga pemilih, kewargaan politik yang tidak "seiman" secara garis lurus(linear) menjadi cermin bagaimana Olly Steven memaknai politik kewargaan sebagai bumbu penyedap sajian pesta demokrasi Pilkada.

3. SOVEREIGNITY (Kedaulatan)

Praktek sejati politik kewargaan yang diberlakukan oleh nilai-nilai politik(political values) Olly Steven, dengan begitu menunjukkan bagaimana hikmat kedaulatan kontestan politik atau ekspresi politik kewargaan itu berproses.

Kedaulatan sebagai salah satu elemen kebebasan(freedom) setiap warga politik merupakan pengejawantahan hak-hak publik(common public) dalam ajang demokrasi.

Tanpa kedaulatan, baik individu maupun secara kolektif, partisipasi politik hanya akan jadi benalu demokrasi yang akan merugikan suasana harmoni politik kewargaan.

4. COSMOPOLITANISM