Pilkada 2020
Sunardy Kadullah Sebut Program Rp 10 Juta Per-KK di Luar Akan Sehat
Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Sunardy Kadullah mengatakan, sangat menghargai program kerja pasangan calon-calon
Penulis: Nielton Durado | Editor: David_Kusuma
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID, BOLAANG UKI - Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Sunardy Kadullah mengatakan, sangat menghargai program kerja pasangan calon-calon yang maju di Pilkada Bolsel 2020.
Namun, program kerja yang digembar gemborkan saat kampanye setidaknya mengedukasi.
Bukan malah menjanjikan hal yang tidak masuk akal tanpa melihat kondisi keuangan daerah saat ini.
Dia mengatakan, program pemberian Rp 10 juta untuk setiap kepala keluarga oleh salah satu pasangan calon saat kampanye tidak mendidik dan tidak rasional berdasarkan besaran APBD.
Baca juga: Komda Pemuda Katolik Sulawesi Gelar Gelar Musda 2020 di Pineleng
Baca juga: Satgas Polda Sulut Gelar Operasi Zebra Samrat 2020 di Batas Kota, Jaring 126 Pelanggar
Baca juga: Besok Pengumuman Rekrutmen CPNS Minsel Bisa Dilihat di Masing-Masing Instansi Pelamar
“Jangan bodohi rakyat Bolsel dengan kampanye yang tidak masuk akal,” katanya ketika dihubungi Tribun Manado, Kamis (29/10/2020).
Poltisi PDI Perjuangan ini mencontohkan, bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Bolsel tahun 2021 berjumlah Rp 338.934.649.000.
Jumlah itu dikurangi gaji dan tunjangan sebesar Rp 188.658.983.824 ditambah Honor THL sebesar Rp 38.904.900.000 tersisa Rp 111.370.765.176.
Sedangkan untuk ADD 10 persen yang nilainya untuk tahun anggaran 2021 berjumlah Rp 36.281.359.200.
Baca juga: DPRD Bolsel Setuju UMP Tak Naik Tahun Depan
Maka, Rp 111.370.765.176 kurang Rp 36.281.359.200 menjadi Rp 75.089.405.976.
Dengan angka itu ketika di bawah ke janji programnya saat kampanye sebesar Rp 10 juta.
Tentu hanya 7.508 kepala keluarga di Bolsel yang akan menerima bantuan tersebut.
Dengan asumsi, tidak ada lagi pembangunan fisik dan non fisik daru DAU.
Baca juga: Megawati Soekarnoputri Kesal Kerap Dituduh Sebagai Anggota PKI: Buktikan Dong, Ada Aturannya
Tidak ada anggaran operasional kantor.
Seperti ATK, fotokopi dan lain sebagainya. Tidak ada anggaran operasional kendaraan, tidak ada anggaran perjalanan dinas, tidak ada sewa kantor, tidak ada hibah ke lembaga dan lain.
Tidak ada beasiswa dan bantuan sosial.
