Paslon Wajib Laporkan Sumbangan Dana Kampanye, Ketua KPU Sulut: Diumumkan ke Publik

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Pasangan Calon kepala daerah wajib memasukan Laporan Sumbangan Dana Kampanye, 30 Oktober 2020.

Ketu KPU Sulut, Ardiles Mewoh mengatakan, Laporan Sumbangan Dana Kampanye merupakan satu dari tiga laporan dana berkaitan dengan kampanye yang wajib dimasukkan ke KPU

"Hari ini kita gelar Rakor soal sumbangan dana kampanye ini, " kata Ardiles kepada tribunmanado.co.id, Senin (26/10/2020).

Tiga laporan dimaksud yakni Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, dan Laporan Pemasukan dan Pengeluaran  Dana Kampanye.

Baca juga: Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Minsel Berkurang, Perusahaan Ini Tak Lagi Ada Pekerja Asing

Baca juga: Minut Ketambahan Tiga Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19

Baca juga: Jumlah Pelanggar Protokol Covid-19 Semakin Sedikit, Sosialisasi 3 M Berhasil

Batas Sumbangan

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur bisa menerima sumbangan dana kampanye dari berbagai pihak.

Hal itu diatur dalam Peraturan KPU.

Yessy Momongan, Komisioner KPU Sulut menyampaikan ada batas yang diatur di PKPU terkait jumlah sumbangan dana kampanye.

Sumbangan dana kampanye bisa berasal dari parpol pengusul, perseorangan maupun badan usaha

Baca juga: BREAKING NEWS, Bagian Belakang Kantor Bupati Bolmong Terbakar, Diduga Korsleting Listrik

Baca juga: Kiat Wali Kota Manado Perangi Covid-19, GSVL Naik Turun Kelurahan Sambil Provokasi Ibu-ibu

"Batas penerimaan sumbangan dari parpol pengusul itu Rp 750 juta," kata dia.

Jumlah itu pun tak harus diplot sekali, bisa saja dicicil selama masa kampanye dengan batas Rp 750 juta.

"Misalnya hari ini Rp 100 juta, besoknya Rp 50 juta, minggu depannya tambah lagi Rp 100 juta. Intinya jumlahnya tidak boleh lewat Rp 750 juta," ungkapnya.

Angka yang sama juga maksimal yang bisa disumbangan badan usaha.

Sementara perorangan maksimal bisa menyumbang Rp 75 juta

Baca juga: Diduga Stres, Pria Ini Nekat Bakar Diri, Ditemukan Tewas di Pinggir Kali Ciliwung, Ini Kronologinya!

Pembatasan Dana Kampanye

Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wagub Sulut tak bisa seenak udel menggelontorkan dana kampanye.

KPU membatasi penggunaan maksimal dana kampamye.

Yessy  mengatakan, setiap paslon maksimal bisa menghabiskan Rp 28 miliar

"Sudah diputuskan KPU Provinsi, karena menyangkut kesetaraan. Biar banyak uang tidak bisa lebih," kata dia.

Baca juga: Duta Besar Jepang dan Rusia Termasuk yang Diganti, Presiden Jokowi Lantik 12 Dubes

Yessy menjelskan, Angka Rp 28 miliar dihitung untuk pemanfaatan dana selama 71 hari masa kampanye.

Perhitungan menyangkut banyak hal. Semisal dari sisi kampanye pertemuan terbatas, dan dikusi.

KPU mengambil hitungan maksimal. Semisal tiap hari paslon melakukan tiga kali pertemuan terbatas, dan 2 kali diskusi.

Kegiatan itu mencakup pengeluaran sewa tempat, peralatan, makan minum, snack hingga uang transportasi.

Baca juga: Begini Cara Mendapatkan Banpres UMKM Senilai Rp 2,4 Juta

Begitu pun dihitung soal pembuatan alat peraga kampanye dan bahan kampanye.

Seharusnya akan kelihatan di kegiatan, mana kala Paslon menghabiskan banyak atau sedikit dana kampanye.

Ia hanya berharap, pelaporan dana kampanye dilakukan secara jujur, transparan dan cermat

"Jangan yang digunakan Rp 20 miliar dilaporkan Rp 3 miliar," kata dia.

Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Dana Kampanye akan dimasukan terakhir 6 Desember 2020.

Laporan wajib dimasukan, karena kata Yessy jika tidak maka KPU bisa mematalkan pencalonan Paslon. (ryo)

Baca juga: Menguat, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Berada di Posisi Rp 14.697

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUN MANADO: