Dinilai Tabrak Aturan, Pjs Bupati Minsel Nekat Lantik 27 Pejabat Hukum Tua

TRIBUNMANADO.CO.ID, AMURANG - Walau hanya berstatus seorang Pjs Bupati Minahasa Selatan (Minsel), namun Meiki Onibala 'nekat' dinilai sudah melangkahi wewenang Kemendagri RI

dengan dengan melakukan pergantian 27 pejabat hukum tua, satu kepala dinas dan camat tanpa persetujuan dari pusat.

Hal ini disesali oleh Hanny Pantow tokoh masyarakat Minsel, Selasa (13/10/2020).

Menurut Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Cabang Minsel itu, dalam aturan Kemendagri RI, pejabat sementara baik itu gubernur, wali kota dan bupati bisa melakukan pergantian setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Baca juga: Tak Punya Uang Panai, Seorang Warga di Bolsel Terpaksa Curi Sapi Milik Ayahnya

Baca juga: Daihatsu Perbarui Fitur Smart Assist IIIt pada Hijet dan Atrai di Jepang

Baca juga: Rokok Ilegal Masih Beredar di Sulut, Ini Penjelasan Bea Cukai Sulbagtara

Ada juga Surat Edaran Kemendagri RI sebelumnya bahwa pejabat sementara dilarang nelakukan rolling pegawai.

Kata dia Pjs Bupati Minsel harusnya membawa angin kesejukan di daerah ini karena akan menggelar pilkada baik kabupaten dan provinsi dan tidak membuat gaduh.

"Saya minta Pjs Bupati Minsel supaya bisa mengikuti aturan yang berlaku," ujar dia.

Baca juga: Herol Kaawoan Selangkah Lagi Huni Gedung Cengkih

Baca juga: DAFTAR 9 Negara Terkaya di Dunia Tahun 2020, Ada yang Negara Kecil, Indonesia di Urutan Berapa?

Pjs Bupati Minsel Meiki Onibala pada Sebin (12/10/2020) malam sudah melantik 27 pejabat hukum tua baru, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Plt Camat Motoling Timur.

Pelantikan ini terkesan dipaksakan karena persiapan yang minim, serta pejabat hukum tua yang dilantik tidak memakai jas putih.

Sementara itu Meiki Onibala yang coba dikonfirmasi di nomor 08124474xx tidak aktif.

 Baca juga: Bea Cukai Sulbagtara Imbau Masyarakat Waspada Penipuan Berkedok Lelang Barang Sitaan

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUN MANADO: