Usman Hamid: Kebangkitan Komunisme 'Sengaja Digoreng'

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid mengatakan isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) sengaja 'digoreng' atau dimanfaatkan untuk kepentingan pemilihan.Usman Hamid menganggap politisasi kebangkitan PKI digunakan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) untuk menarik kalangan muslim dan kalangan TNI Angkatan Darat (AD) dalam satu pertentangan untuk menyudutkan tokoh politik yang bersaing di Pemilihan Umum.

• Vaksin Covid Diprioritaskan untuk Usia Rentan

"Dan mereka merepetisi cara-cara manipulatif di masa pemilihan umum tersebut. Bukan untuk sebuah fakta otentik melainkan untuk melemahkan lawan politik," ujar Usman Hamid dalam webinar dan rilis survei SMRC mengenai "Penilaian Publik Terhadap Isu Kebangkitan PKI", Rabu (30/9).

Isu kebangkitan PKI, kata Usman, juga digunakan untuk menghidupkan stigma negatif terhadap para korban tragedi 1965, sekaligus menggagalkan perjuangan mereka untuk memperoleh rehabilitasi, seperti pemulihan nama baik dan kompensasi (ganti rugi) terhadap korban.

Itu mengacu Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 33P/HUM/2011 tertanggal 8 Agustus 2012 dinyatakan Keprres No.28 Tahun 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka yang Terlibat G30S/PKI Golongan C batal demi hukum"Rehabilitasi pernah coba dilakukan sebagai respon terhadap keputusan Mahkamah Agung atau pendapat MA tentang pentingnya rehabilitasi terhadap tahanan politik atau kepada para mereka yang tergolong dalam Golongan C atau tahanan politik Golongan C," kata Usman.

Bulan ini isu kebangkitan PKI berhembus. Terutama dari KAMI. Isu yang kerap muncul setiap tahun di bulan September ini, dinilai tidak membawa pengetahuan baru tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam peristiwa G30S/PKI."Jauh dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa," imbuh Usman.

Menilik dari hasil sigi Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), 14% dari total populasi Indonesia setuju bahwa saat ini terjadi kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). Jumlah ini, bagi Usman cukup besar. Kemudian sengaja 'dirawat' untuk membentuk satu kelompok.

Usman menyontohkan masa pendukung calon Presiden (petahana) Amerika Serikat Donald Trump. Yang disebutnya rasialis, xenophobia (ketakutan terhadap orang-orang dari negara lain atau yang dianggap asing), dan fanatik.

• Bahaya, RI Alami Deflasi Tiga Bulan Berturut-turut

"Jumlah (massa) yang kalau terus-terusan mereka rawat ibarat massanya Trump, yang sangat rasialis, yang sangat bigot atau xenophobic itu dikembangkan, diternakkan untuk terus mengembangkan sentimen anti PKI," tutur Usman.

Sebab, ia berpandangan isu kebangkitan atau anti-PKI terus digunakan jelang Pemilihan Umum. Ia menyontohkan bahwa isu ini sempat digunakan pada Pemilihan Umum 2014 dan 2019, ketika menyudutkan calon presiden tertentu."Ini memang seringkali digoreng untuk memanfaatkan momen-momen kontestasi elektoral," tuturnya. "Ini memang warisan atau sisa-sisa dari indoktrinisasi orde baru," sambungnya.

Rekonsiliasi Isu Musiman

Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Romo Benny Susetyo mengatakan,memperingati hari Kesaktian Pancasila, dibutuhkan keberanian untuk keluar dari bayang-bayang masa lalu.

Romo berharap adanya rekonsiliasi sesama anak bangsa terhadap kejadian masa lalu, salah satunya terkait paham komunisme."Kedepan bangsa ini harus dewasa dalam menyelesaikan masa lalu dengan keberanian untuk saling memaafkan dan mau berdamai  dengan masa lalu bukan lagi dijadikan alat politik untuk menghancurkan karakter seseorang," katanya, Kamis (1/10).

Menurutnya, larangan terhadap komunisme dan leninisme jelas dalam tap MPRS dan masih berlaku.Oleh karena itu apabila ada pihak yang memang mengetahui kebangkitan komunisme maka sebaiknya segera melaporkan pihak berwajib sehingga diproses dalam ranah hukum."Kita berharap elit politik dewasa dalam hal isu ini karena kedepan bangsa ini harus bersatu menghadapi Pandemi Corona," tuturnya.

Selain itu menurutnya peringatan kesaktian Pancasila merupakan momentum bangsa Indonesia mengaktualisasikan Pancasila dalam kebijakan publik.Terutama kebijakan yang menyangkut kesejahteraan rakyat. "Agar tujuan Indonesia merdeka mencapai kesejahteraan maka orientasi pengambil kebijakan harus mengarusutamakan rasa Ketuhanan , kemanusiaan , persatuan , kerakyatan , keadilan," kata Romo Benny.

Koordinator Jaringan Gusdurian sekaligus Putri Presiden Ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Alissa Wahid menilai isu kebangkitan PKI adalah propaganda yang tidak laku. Allisa kemudian merujuk  survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Rabu (30/9) lalu.