Penanganan Covid
Akademisi Unsrat Katakan Pilkada 2020 Tak Urgent Diadakan di Tengah Pandemi Covid-19
Narasumber pertama, Ferry Liando mengatakan bahwa salah satu ciri-ciri negara demokrasi adalah melaksanakan pemilu.
Penulis: Isvara Savitri | Editor: Rizali Posumah
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi (FISIP Unsrat) mengadakan webinar bertajuk "Krisis Demokrasi di Era Pandemi: Hasrat Kekuasaan, Tantangan Kesejahteraan, dan Kebebasan Sipil", Kamis (1/10/2020).
Webinar ini mendatangkan narasumber Dosen Kepemiluan FISIP Unsrat Ferry Daud Liando, Dosen Unika De La Salle Manado Valentino Lumowa, dan LBH Manado Satriano Pangkey.
Narasumber pertama, Ferry Liando mengatakan bahwa salah satu ciri-ciri negara demokrasi adalah melaksanakan pemilu.
Beberapa negara yang merupakan negara demokrasi dan sedang melaksanakan pemilu yakni Korea Selatan, Prancis, Australia, Amerika, dan Indonesia.
Khusus Indonesia, pemilihan berada pada level kepala daerah atau Pilkada 2020.
Ferry menyebut bahwa Pilkada 2020 ini sebenarnya tidak terlalu urgent untuk segera dilaksanakan di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
"Kepala daerah itu kan hanya sub ordinat dari pemerintah pusat. Jika masa jabatan habis maka sebenarnya bisa saja diganti oleh pejabat sementara," terangnya.
Sedangkan pemilu tingkat nasional yang sedang diselenggarakan negara-negara di atas dianggap penting karena posisi-posisi krusial seperti Presiden dan anggota dewan tidak bisa digantikan.
Selain itu dibandingkan Korsel, Indonesia masih harus melalui proses Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang panjang dan banyak membutuhkan aktivitas di luar ruangan.
"Kalau di Korea Selatan, masyarakat yang hendak memilih tinggal menunjukkan KTP sehingga tidak ribet lagi," tambahnya.
Selain itu Indonesia masih menghadapi banyak masalah terkait Covid-19 yang masih harus dituntaskan.
Misalnya, masih banyak masyarakat bahkan pejabat yang tidak mematuhi protokol kesehatan.
Jika seperti itu penyelenggaraan Pilkada 2020 bisa ditunda hingga ada vaksin Covid-19.
"Indonesia juga ke depan menghadapi ancaman inflasi kata menteri keuangan. Seharusnya bisa ditunggu sampai perekonomian setidaknya stabil," kata Ferry.
Terkait hal ini Valentino juga menambahkan bahwa hendaknya konsep-konsep terkait protokol kesehatan yang jelas bisa dipercepat pembuatannya agar segera diterapkan. (*)
• KPU Sulut Beberkan LADK Paslon Pilgub Sulut 2020, Berikut Rinciannya
• Diakhir September Data Kesembuhan Kasus Covid-19 di Minahasa Alami Penurunan
• Tingkatkan Pendapatan Daerah, Amin Lasena Ingatkan Masyarakat Pentingnya Retribusi dan PBB