Pengamat Asal Sulut Ini Sebut Presiden Harus Siapkan Perppu Diskualifikasi Calon Pelanggar Protokol

perlu menerbitkan perppu baru yang berisi tata cara dalam pelaksanaan tahapan

aman covid dan sanksi bagi pasangan calon pelanggar protokol covid.

Dalam UU 10/2016 menyebutkan pemungutan suara dilakukan di TPS,

padahal untuk mencegah penumpukan pemilih di TPS, harusnya perlu

inovasi untuk mengadakan kotak suara keliling yaitu petugas

mendatangi rumah penduduk.

Dalam UU yang sama disebutkan juga pelaksanaan kampanye dalam

banyak bentuk yang melibatkan banyak orang.

Kegiatan kampanye untuk bentuk-bentuk tertentu bisa saja ditiadakan.

Tapi ketentuan itu harus diatur dalam level UU yang sama yaitu Perppu.

Soal sanksi, sepertinya perlu ada sanksi berat bagi pasangan calon.

Harusnya calon yang tetap melanggar bisa dibatalkan pencalonannya.

Namun UU 10/2016 hanya menyebutkan pembatalan pasangan calon,

apabila terbukti melakukan politik yang secara terstruktur, sistematis dan

masif, mengganti pejabat tanpa ijin Mendagri atau membuat kebijakan