Berita Korea Utara
Kim Jong Un Perintahkan Tembak Mati Orang yang Berada di Perbatasan China, Ini Alasannya
Kabar itu muncul di tengah klaim negara penganut ideologi Juche bahwa mereka tidak mengalami satu kasus pun dari wabah dunia ini.
Perintah tersebut dilaporkan diberlakukan untuk perbatasan dua negara sepanjang 1.416 km, yang terbentang di empat provinsi Korut.
Meski Korut tidak mengakui adanya penularan Covid-19, pada Juli lalu mereka menutup kota Kaesong setelah kasus terdeteksi di sana.
Setelah itu Kim Jong Un mengumumkan status darurat, dan melarang warga melakukan perjalanan ke dan dari kawasan yang berbatasan dengan Korea Selatan tersebut.
Menurut sumber kepolisian di kawasan perbatasan, mereka sudah mendapatkan tambahan amunisi dari pemerintah pusat untuk menerapkan aturan baru itu.
"Mereka bahkan mengatakan tidak akan mengadili siapa pun karena menembak mati siapa pun yang berada dalam jarak satu kilometer dari perbatasan," terangnya.
Bahkan, sumber dari internal militer pun mengakui adanya aturan tersebut kepada Radio Free Asia.
Diisukan Koma, Kim Jong Un Pimpin Rapat Bahas Penanganan Virus Corona
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un muncul memimpin rapat membahas virus corona, di tengah isu yang beredar bahwa dia koma.
Kemunculan Kim itu juga muncul di tengah kabar bahwa dia menyerahkan sebagian kekuasaan kepada adiknya, Kim Yo Jong, untuk "meredakan stres".
Rumor bahwa Kim Jong Un koma diembuskan oleh mantan pejabat Korea Selatan di era pemerintahan Presiden Kim Dae-jung, Chang Song-min.
Dalam klaimnya di Facebook, Chang menyatakan bahwa pemimpin tertinggi Korea Utara sejak 2011 itu sudah koma selama berbulan-bulan.
Berbagai foto kemunculannya selama ini dianggap palsu, dengan Kim Yo Jong saat ini bersiap untuk menggantikan kakaknya memimpin Korut.
Tetapi berdasarkan laporan media pemerintah Korut KCNA, Kim muncul dan memimpin langsung rapat komite pusat Partai Buruh Korea.
• KABAR BAIK Subsidi Gaji Tahap Kedua, BPJS: Rencana Minggu Depan, Sekitar 3 Juta Rekening Pekerja
Dalam rapat, dia menerangkan mengenai "cacat yang negara itu terima berkenaan dengan kebijakan darurat untuk mencegah masuknya virus corona".