Nasib Pemindahan Ibu Kota Negara di Tengah Pandemi Covid-19, Luhut Binsar Panjaitan Buka Suara

"Kondisi dari tanah itu sendiri, itu perlu waktu, bahkan teman-teman [ahli] geologi merekomendasikan minimal satu tahun untuk tes tanah, karena di pegunungan itu, untuk bisa dikembangkan jadi jalan atau bangunan, ini perlu waktu satu tahun karena perlu tes lapangan saat musim kemarau dan saat musim hujan. Jadi selama setahun itu dia tahu persis tentang kondisi tanahnya dulu," ujar Nirwono, yang melakukan survei di lokasi ibu kota baru pada Desember tahun lalu.

• Penjualan Mobil di Cina Turun, Investasi Mulai Kearah Kendaraan Listrik Mengunakan Baterai

"Waktu saya survei masalah utama adalah justru air bersih. Warga di sekitar situ, juga bahkan di Kota Balikpapan kesulitan air bersih, dengan kondisi [tanah] yang tinggi itu, [perlu diketahui] mana pasokan air bersih terdekat dan bagaimana cara mengolahnya. Ada beberapa alternatif, seperti membangun bendungan, ambil dari air laut, dan itu perlu pengajian," jelasnya.

Setelah lokasi sudah dipastikan benar-benar layak secara teknis, Nirwono mengatakan pemerintah baru bisa merancang kawasan, seperti menentukan akses ke kota-kota besar terdekat seperti Balikpapan dan Samarinda atau ke sarana seperti bandara dan pelabuhan.

"Kalau saya bandingkan kemarin antara master plan pemenang sayembara juara 1,2,3 itu tidak mungkin semua diterapkan di lokasi tersebut karena semua desain yang dibuat cenderung menganggap bahwa lokasi tadi rata, agak datar. Dengan kondisi di lapangan yang berbukit-bukit, bahkan di titik yang Presiden Jokowi jadikan titik nolnya, desain itu harus melakukan perubahan total.

"Jadi dalam konteks ini, untuk membuat master plan yang benar-benar, itu bisa memakan waktu 1-2 tahun ke depan," paparnya.

Nirwono Yoga mengatakan bahwa groundbreaking pembangunan ibu kota baru bisa dilakukan "paling realistis di akhir tahun 2021."

"Paling realistis di akhir tahun 2021. Tahun 2021 perekonomian sudah mulai bergerak, sudah mulai bisa beradaptasi dengan pandemi, biarpun perlahan. Kemudian secara teknis persiapan yang dimulai pada tahun ini lebih pada survey, perencanaan dan sebagainya, sampai pertengahan 2021. Maka kalau itu dilakukan, paling lambat di 2021 akhir itu bisa memulai groundbreaking," ujarnya.

Meski demikian, ia tidak yakin bahwa ASN dari Jakarta bisa dipindahkan ke ibu kota baru pada 2024, atau sesuai rencana awal.

"Kalau lihat dari skenario yang akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pembangunannya lebih pada pembangunan infrastruktur dasar sebuah kota, misalnya jalan, saluran air, terus penerangan, itu saja. Artinya saya tidak yakin sampai dengan tahun 2024 ibu kota itu siap," jelasnya.

Belum ada anggaran

Kementerian Keuangan bulan lalu telah mengatakan bahwa pemerintah tahun ini tidak membuat alokasi anggaran bagi pembangunan ibu kota baru karena adanya pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pada Juni mengatakan bahwa anggaran pemerintah untuk pembangunan ibu kota baru akan ditentukan pada 2021, mengingat keterbatasan anggaran tahun ini.

"Soal ibu kota negara, kami nanti akan lihat di nota keuangan 2021. Sekarang, fokus kami, seperti yang disampaikan adalah mengatasi Covid-19," ujar Sri Mulyani saat itu.

Selain itu, belum adanya undang-undang soal ibukota negara baru (IKN) juga menghambat pembangunan dan alokasi anggaran bagi ibu kota baru.

Ahmad Heri Firdaus, ekonom Indef, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengalokasikan anggaran bagi penanganan Covid-19.