Golkar-PAN Usung Tetty-Sehan

Nurul menjelaskan, pertemuan antara Golkar dan Gerindra membicarakan potensi berkoalisi di 171 wilayah pilkada. "Untuk bisa berkoalisi dan memetakan di provinsi mana ataupun kabupaten mana. Ada juga yang Pak Prabowo bilang. "Di sini saya tidak bisa," sudah memberikan paket ini kepada PDIP. Ya sudah kita menghargai," kata Nurul bercerita.

Nurul menambahkan, dari pertemuan dua partai politik itu, dicapai kesepakatan berkoalisi di sejumlah wilayah pilkada. Namun banyak juga tawaran koalisi Golkar yang tidak disepakati oleh Prabowo.

• Jelang Pilpres Trump Hengkang dari WHO

Dalam hal ini, Prabowo menolak tawaran koalisi menggunakan bahasa politis. Menurut Nurul, bahasa politis Ketum Gerindra ketika menolak tawaran koalisi Golkar itu terbilang bagus. "Orang politik itu di mana-mana itu-itu aja. Semua adalah teman kalau gitu, karena saya ke Golkar teman," tutur Nurul menirukan Prabowo.

Nurul mengatakan, Prabowo menyebut dirinya sebagai alumni Partai Beringin. Prabowo, lanjut Nurul, bila bertemu keluarga besar Golkar, merasa seperti berada di partainya sendiri. "Apalagi dia menyebut Golkar sebagai alumni. Jadi selalu kalau bertemu keluarga Golkar itu seperti di dalam partai sendiri," terang Nurul. 

PDIP-Gerindra Saling Menguntungkan

Dosen Ilmu Politik, Universitas Sam Ratulangi, Ferry Daud Liando mengatakan, tidak ada figur lain di Partai Golkar Sulut sekuat Christiany Eugenia Paruntu (CEP). "Memang tak ada figur lain selain CEP di Sulut," kata Ferry. Dia menjelaskan, kalau terkait kekuatan Tetty dalam pilgub belum bisa diukur lantaran belum ada lawan. "Kekuatannya bisa diukur jika lawan-lawannya sudah ada," ucapnya.

Lanjutnya, kalau sampai sekarang lawannya belum ada. Tanggal pastinya nanti 23 September setelah ada penetapan pasangan calon ditetapkan KPU. "Nggak mungkin mengukur kekuatan sesorang kalau lawannya belum tahu," jelasnya. Selain itu, terkait peluang CEP, ia mengatakan, juga belum tahu.

Kata dia, dukungan Partai Gerindra pada PDIP tidak hanya terjadi di Sulut.
Koalisi PDIP dan Gerindra di pilkada merupakan kerja sama awal untuk rencana besar pada Pemilu 2024. Baik PDIP maupun Gerindra sama-sama saling diuntungkan untuk kerja sama itu. Hingga kini belum ada figur yang bisa diusung pada Pilpres 2024. PDIP sepertinya juga belum ada nama yang bisa dijual.

Sehingga untuk mengamankan agar PDIP tetap berkuasa maka koalisi dengan Gerindra merupakan hal yang menguntungkan. Pada Pemilu 2019, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat 44,50 persen total suara sah nasional atau 68.650.239 suara, sebuah pencapaian yang sangat bagus.

Jika mengacu hasil perolehan suara ataupun kursi partai politik, tidak ada satu parpol pun yang memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden. Parpol yang mendekati atau bisa mencapai hanyalah PDIP. Kemungkinan yang bisa terjadi adalah munculnya calon lebih dari dua pasang pada Pilpres 2024.

Dengan demikian jika calon lebih dari dua pasang, UUD 1945 Pasal 6A ayat 3 menyebutkan bahwa Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia yang dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.

Mencari tambahan 7 persen suara agar bisa mencapai di atas 50 persen mungkin tidak akan terlalu sulit bagi Prabowo. Kemudian pada tahun 2024, selain akan digelar Pilpres, di waktu yang sama akan juga digelar Pilkada Serentak untuk memilih 34 gubernur dan 504 bupati/wali kota.

Parpol-parpol yang mendukung Joko Widodo pada pilpres kemungkinan besar tidak lagi akan bertahan. Sebab, kompetisi pilkada akan mengakibatkan parpol-parpol ini saling berhadap-hadapan.

Jika saja Gerindra mampu mempertahankan partai sekutunya PKS maka kedua parpol itu memiliki total kursi hasil pemilu 2019 sebanyak 128. Angka itu artinya kedua parpol ini memenuhi syarat ambang batas untuk mencalonkan Presiden dan wakil Presiden di tahun 2024 (jika UU pemilu tentang ambang batas tidak di revisi).

Satu-satunya yang bisa menghambat Prabowo pada kompetisi Pilpres 2024 adalah soal usia. Saat itu, Prabowo sudah memasuki usia 72 tahun, tentu bukan muda lagi. Namun, di sejumlah negara, menjadi pemimipin negara, usia tidak menjadi hambatan. Di negeri tetangga Malaysia, Mahathir Muhamad terpilih sebagai perdana menteri lewat pemilu pada usia 92 tahun.