Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

News

Jika Ditawari Jadi Menkumham, Rocky Gerung Bersedia, Tapi Ajukan Syarat Memiliki Hak Diskresi

Akademisi Rocky Gerung mengaku dirinya siap menerima jabatan menteri jika ada tawaran yang atang kepadanya.

via riauone.com
Rocky Gerung 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Rocky Gerung mengaku dirinya siap menerima jabatan menteri.

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan ancaman kepada para menteri.

Ancamannya tak main-main, Presiden sebut akan melakukan rehuffle atau perombakan kabinet.

Isu rehuffle atau perombakan kabinet tersebut saat ini sedang mengemuka usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan ancaman kepada para menteri yang tidak memiliki sense of crisis di tengah pandemi Covid-19.

Menanggapi hal itu, akademisi Rocky Gerung mengaku dirinya siap menerima jabatan menteri jika ada tawaran yang atang kepadanya.

Hal itu diungkapkannya saat moderator dalam webinar bertajuk 'Reshuffle: Siapa Layak Diganti dan Menggantikan?' menanyakan kesiapan Rocky jika ditawari jabatan menteri hukum dan ham (menkumham).

"Saya mau," kata Rocky dalam webinar bertajuk 'Reshuffle: Siapa Layak Diganti dan Menggantikan?', Sabtu (4/7/2020).

Namun, sebagai konsekuensi dirinya menerima jabatan menteri, Rocky meminta satu syarat yaitu memiliki hak diskresi untuk membubarkan kabinet.

Megawati Pernah Minta Presiden Jokowi Segera Ganti Mahfud MD dan Maruf Amin, Fadjroe: Hak Prerogatif

Sebab, ia menilai oligarki memiliki pengaruh kuat dalam setiap pengambilan keputusan politik di Indonesia, termasuk penentuan kursi menteri. 

"Jadi menkumham harus punya hak diskresi mengeluarkan undang-undang untuk pembubaran kabinet. Jadi sebagai menkumham saya akan keputusan pertama membubarkan kabinet."

"Dalam negosiasi tukar tambah saya akan bilang kasih saya kewenangan sebagai menkumham atas nama hak asasi manusia saya buat Perppu pembubaran kabinet," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal reshuffle saat rapat kabinet paripurna di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, lalu.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengutarakan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai tidak memiliki progres kerja yang signifikan.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Jokowi lewat video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

3 Sosok Ini Hebat Dalam Politik! Selain Joko Widodo, Siapa Lagi? Ada Sosok Wanita

Lebih lanjut, Presiden mengajak para menteri ikut merasakan pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang menimpa Indonesia saat di tengah pandemi Covid-19.

Sumber: Tribunnews
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved