Petani Sulut Menanti Stimulus Covid-19 Presiden Jokowi, Hapus PPn Hasil Pertanian

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Petani Sulut menantikan stimulus ekonomi dampak Covid-19 dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Hal itu disuarakan buntut rencana stimulus  pemerintah menghapus Pajak Pertambaham nilai (PPN)  hasil pertanian,  perkebunan dan kehutanan 

Stimulus itu disambut hangat dengan harapan komoditas cengkih,  kopra,  dan pala juga bisa ikut merasakan.

Kabarnya,  hanya komoditas sawit dan cokelat yang mendapat pengurangan PPn hingga 2 persen.  Sementara komoditas lain akan tetap membayar PPn 10 persen.  

Para petani pun menyuarakan agar PPn tersebut dihapus saja. 

Paulus Sembel, Petani Cengkih asal Sulut mengatakan, harusnya cengkih tak dikenakan PPn.

"Sikap kami pengenaan PPN ke cengkih sangat tidak setuju, kami menolak," ujar Sekjen Forum Peduli Petani Cengkih ini keroka dikusi terkait PPN Hasil Pertnian, Perkebunan, dan Kehutanan di Hotel Quality, Manado, Selasa (30/6/2020).

Pengenaan PPN terhadap komoditas perkebunan memang agak berat,  padahal harusnya petani diberi stimulus di masa Covid. 

Penghapusan PPn ini bisa jadi satu di antaranya.

PPN ini dikenakan ke pedagang antar pulau, pedagang pengumpul, otomatis akan terjadi penekanan harga di petani. 

Bicara harga cengkih saat Rp 63.000, menurut Sembel tak masuk akal, mulai dari pemetikan sampai penjualan biayanua berkisar di angka Rp 70.000.

"Biaya petik cengkih 1 liter mentah Rp 5.000," kata dia. 

Jika petani ingin untung, maka harga harus ada di kisaran Rp 90.000.

Sayangnya pemerintah tidak menetapkan cengkih sebagai komoditas strategis meski pesebarannya ada 14 provinsi se Indonesia. 

Cengkih memberi kontribusi terhadap produk rokok.