Breaking News:

Berita Bitung

Ada Oknum Masukkan Warga di Lokasi KEK, Ini Tanggapan Wali Kota Bitung

Wali Kota Bitung Max J Lomban hadir langsung dalam rapat Paripurna DPRD Kota Bitung pembicaraan tingkat II

Penulis: Christian_Wayongkere | Editor: David_Kusuma
Tribun manado / Christian Wayongkere
Wali kota Bitung Max J Lomban saat memberikan tanggapan terhadap pandangan akhir Badan Anggaran dan Fraksi-Fraksi di DPRD Bitung, dalam rapat Paripurna DPRD Kota Bitung pembicaraan tingkat II dalam rangka pengambilan keputusan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kota Bitung, tentang pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019, di ruang sidang Senin (22/6/2020). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, BITUNG - Wali Kota Bitung Max J Lomban hadir langsung dalam rapat Paripurna DPRD Kota Bitung pembicaraan tingkat II dalam rangka pengambilan keputusan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kota Bitung, tentang pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019.

Lomban menjelaskan, untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berada di tangan Provinsi Sulut. Ada KEK yang di usulkan kabupaten kota, diusulkan badan usaha milik swasta dan yang diusulkan pemerintah provinsi dan untuk KEK Bitung diusulkan pemprov Sulut.

"Maka kewenangan sepenuhnya KEK Bitung di Pemerintah Provini Sulut, dan dalam prosesnya diberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada pihak Membangun Sulut Hebat (MSH) badan usaha milik daerah dipercayakan mengelola KEK, sedangkan untuk pengelolaan adminsitrasi perizinan sifatnya investasi oleh Dinas Perizianan dan penanamana modal pelayanan satu pintu Kota Bitung," kata Lomban di hadapan rapat Paripurna.

Lanjut Lomban, KEK Bitung sudah ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah untuk 534 hektare untuk KEK di dalam luasan itu ada 96,2 hektare milik negara yang diperuntukkan untuk KEK.

Wenas Desak Pemerintah Tangkap Oknum yang Masukkan Warga ke Lokasi KEK

Dia juga mengisahkan, ketika mau maju sebagai wali kota pada periode sebelumnya (tahun 2015), ada ratusan orang yang datang termasuk ada gereja dan masjid.

Pemerintah kota Bitung bersama dengan pemerintah Provinsi memberikan pengamanan dan pengertian kepada masyarakat yang sudah terima uang dan membayar kavling yang dikuasai.

Sampai akhirnya pemerintah katakan itu bukan pemukiman melainkan lokasi KEK, sehingga dengan sedih mereka harus tingalkan tempat itu.

"Sekarang, jelang Pilkada, orang mulai manfaatkan keberadaan lahan di KEK 'Asal ngana deng kita, pigi jo disana (KEK) akan dapat bagian' (asal ngoni dengan torang, masuk saja ke KEK akan dapat bagian), tapi saya tidak tahu dia itu siapa," urainya.

Rektor IAIN Manado Keluarkan Keputusan Mekanisme Pelaksanaan Keringanan UKT Dampak Covid-19

Sebagai wali kota, dia menegaskan KEK peruntukkan untuk KEK, berdasarkan peraturan pemerintah yang ditetapkan dan bukan untuk pemukiman.

Kalau ada yang berjanji dan menjamin bisa mendapat legalitas atas tanah di KEK, mintakan bukti hitam di atas putih bahkan materai.

"Ini yang nantinya akan saya polisikan. Kalau ada yang muncul kalimat Pak nanti torang pilih, biar jo ngoni nyanda pilih pa kita. Yang penting tanah negara for KEK itu yang harus karena ini adalah program strategis yang harus diamankan," kata dia.

Ashanty Sampai Salah Tingkah Saat Raffi Ahmad Bandingkan Dirinya dengan Syahrini

Masalah ini oleh jajaran Pemerintah Kota Bitung akan melaporkan berdasarkan data di lapangan kepada Gubernur, dan silakan DPRD dengan kewenangan melakukan peninjauan di lapangan, tanyakan ke warga dapat izin dari siapa dan siapa yang memperjualbelikan itu.

Kalau sampai mau keluarkan orang di dalam KEK bukan Perintah Kota Bitung yang lakukan, minta kerja sama untuk menyurat minta penjelasan kepada warga di sana, jangan tertipu hanya karena kepentingan sesaat jangan masyarakat ditipu oleh kepentingan sesaat.

"Apa yang saya sampaikan bukan tidak betul, punya dasar. Masalah ini kami perintahkan Aisiten I membuat papan besar berisi aturan pemerintah dan imbau kepada mereka, hanya sebatas itu, untuk mau keluarkan mereka di sana, saya minta pemerintah provinsi yang diperhapakan dengan mereka," tandasnya.(crz)

Gerindra Dapat Tawaran Bikin Poros Baru di Pilkada Manado

Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved