KPU Diminta Terapkan Protokol Kesehatan Selama Pilkada 2020 Agar Tak Jadi Klaster Baru Covid-19

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Selama penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta menerapkan protokol kesehatan.

Hal ini disampaikan oleh angota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Alfitra Salamm.

Ia mengatakan upaya tersebut perlu dilakukan mengingat segala proses Pilkada 2020 dilakukan di tengah pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19).

"Kami harap penyelengara pemilu utamakan protokol covid. Kami berharap protokol berjalan tepat sehingga pemilu atau pilkada ini tidak menjadi cluster penyebaran covid selanjutnya," kata dia, di acara penyerahan data pemilih pemula tambahan dan launching pemilihan serentak 2020 yang digelar di kantor KPU RI, pada Kamis (18/6/2020) siang.

Meskipun pesta demokrasi rakyat di tingkat daerah digelar pada saat pandemi Covid-19, namun, dia mengingatkan, kepada penyelenggara pemilu agar tingkat partisipasi pemilih tidak menurun.

Jika melihat penyelenggaraan Pilkada sebelumnya mulai dari tahun 2015, maka angka partisipasi pemilih berada di margin 64-74 persen.

Sekitar 69 persen (2015), 74 persen (2017), dan 73,24 persen (2018).

Sebagai upaya menjaga agar tingkat partisipasi pemilih tidak menurun, kata dia, maka KPU RI harus gencar melakukan sosialisasi kepada pemilih.

"Kami meminta KPU RI sosialisasi. Karena (masyarakat,-red) memprioritaskan kesehatan. Pilihan politik dan kesehatan menjadi pertimbangan. Jangan sampai partisipasi pilkada di daerah merosot akibat ketakutan masyarakat memilih," ujarnya.

Untuk itu, dia mengingatkan, pentingnya penerapan protokol kesehatan di semua tahapan Pilkada.

"Kami harap pemilih nyaman. Masyarakat antusias," tambahnya.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid Thantowi, optimistis partisipasi pemilih tinggi di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 meskipun pesta demokrasi rakyat itu di gelar pada saat pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19).

Dia optimistis partisipasi pemilih tinggi karena membaca hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas.

Di survei itu, lebih dari setengah responden mengaku bersedia menggunakan hak pilih walaupun di tengah pandemi.

"Tanggal 8 Juni, Litbang Kompas (menggelar survei,-red) apakah anda bersedia datang ke TPS jika pilkada di tengah pandemi. Ada 64,8 persen menjawab iya. Yang tidak bersedia seingat saya 28 persen. 7 Persen tidak tahu," kata Pramono, pada saat sesi diskusi Pilkada di Era New Normal: Hambatan, Peluang, dan Tantangan", Sabtu (13/6/2020).