2 Kelompok Masyarakat yang Tidak Bisa Dilarang Pemerintah Untuk Mudik di Tengah Pandemi Virus Corona

TRIBUNMANADO.CO.ID - Selain abdi negara, pemerintah diketahui tidak memberlakukan larangan khusus masyarakat Jabodetabek untuk mudik lebaran.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konferensi pers melalui sambungan konferensi video, Kamis (9/4/2020).

Mulanya Presiden Jokowi disinggung tertait langkah pemerintah apabila ada masyarakat Jabodetabek tetap melakukan mudik meski telah mendapatkan bantuan sosial.

Tetapi sekali Jokowi kembali menegaskan bahwa bantuan sosial memang diberikan agar warga tidak mudik.

Namun, pmerintah masih akan mengevaluasi apabila ada kemungkinan lain seiring dengan kondisi lapangan.

Pasalnya, kondisi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 saat ini tidak pasti dan selalu berubah.

"Bantuan sosial Khusus untuk Jabodetabek ini agar warga tidak mudik."

 "Tetapi sekali lagi nanti akan ada evaluasi, dan kemungkinan juga kita bisa akan memutuskan hal yang berbeda setelah evaluasi lapangan didapatkan," ujar Jokowi.

Pemerintah menyadari betul bahwa mudik memang satu faktor yang menyebabkan virus ini meluas ke daerah.

Apalagi, para perantau kebanyakan berasal dari Jabodetabek yang menjadi episentrum Covid-19.

Namun sampai saat ini pemerintah belum bisa melarang masyarakat untuk serta merta mudik.

Sejauh ini Pemerintah mengkalkulasi, masih ada dua kelompok masyarakat yang jelas tidak bisa dilarang untuk mudik saat ini.

Yang pertama adalam masyarakat yang tidak memiliki penghasilan atau pekerjaan karena terdampak PSBB di wilayah Jabodetabek.

Sedangkan yang kedua adalah kelompok masyarakat yang mamang telah menjadikan mudik sebagai tradisi.

"Memang dari awal pemerintah sudah melihat bahwa mudik lebaran ini bisa menyebabkan meluasnya Covid-19 dar Jabodetabek ke daerah-daerah tujuan," ucap Jokowi.