DPRD Bitung Hanya Geser Rp 1 Miliar dari Anggaran Perjalanan Dinas untuk Tangani Covid-19

TRIBUNMANADO.CO.ID, BITUNG - DPRD Kota Bitung sepakat untuk berkontribusi dalam penanggulangan dan pencegahan pandemi Covid-19.

Dari informasi yang dihimpun, DPRD Bitung akan menggeser mata anggaran perjalanan dinas triwulan 1 dan 2 tahun 2020.

"Jumlah yang akan digeser dari anggaran perjalanan dinas untuk awal Rp 1 miliar," kata Diana Sambiran, Kabag Humas Sekretariat DPRD Bitung, Minggu (5/4/2020).

Hal ini disepakati dalam rapat pimpinan DPRD, dengan pimpinan alat kelengkapan DPRD dan pimpinan fraksi di ruang sidang rapat paripurna DPRD Bitung, Kamis (2/4/2020).

• Pertama di Sulut, Desa Malola Terapkan Protap Cegah Covid-19 Saat Ibadah Duka

Terkait dengan jumlah anggaran perjalanan 30 anggota DPRD Bitung yang akan digeser ke penanggulangan dan pencegahan covid-19, akan dilihat sesuai kebutuhan untuk menambah anggarannya.

Dia jelaskan untuk triwulan 1 perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Bitung bulan Januari - Maret dan triwulan 2 bulan April - Juni 2020, di triwulan 1 ada sekitar Rp 1 miliar dana yang belum terpakai.

Sementara itu amatan Tribunmanado.co.id, saat pelaksanaan rapat tersebut berlangsung beberbeda.

• Warga Sekitar Tolak Wisma Haji Jadi Tempat Isolasi ODP Covid-19

Meja dan kursi para wakil rakyat diatur agak berjuahan satu dengan yang lain.‎‎

Ketua fraksi PDIP DPRD Bitung Geraldi Mantiri dalam rapat itu menjelaskan, terkait penanggulangan dan pencegahan pandemi Covid-19 harus diseriusi.
‎
Mulai Alat pelindung Diri ( APD ) untuk penanganan di lapangan, sosialisasikan apa itu OPD, PDP dan suspect dan lainnya.

DPRD harus dorong untuk di perhatikan hal terkait proses pencegahan dengan membekali petugas kesehatan di lapangan dengan alat pelindung diri (APD).

• Sebuah Rumah di Koya Habis Terbakar, Diduga karena Korsleting Listrik

"Agar tidak takut lagi dalam melakukan penanganan di lapangan," kata Raldi sapaannya.‎
‎
Erwin Wurangian, Ketua Fraksi Golkar DPRD Bitung mencermati pergeseran yang dilakukan kepala daerah dalam hal ini wali kota Bitung Max J Lomban.

Sifatnya hanya pemberitahuan ke DPRD dan diawasi oleh DPRD, tidak lagi ada persetujuan DPRD.

"Sekarang menunggu DPRD dalam kepedulian penanggulangan dan pencegahan Covid-19 tak lain tak bukan adalah anggaran," kata Erwin.‎

• Pemerintah Desa Wongkai Satu Test Suhu Badan Pengguna Jalan

Dia menilai, saat ini banyak masyarakat yang salah kaprah dengan membentuk opini ke masyarakat, akan keberadaan DPRD yang tidak baik di tengah bencana Covid-19.‎

Pengusulan kalau tidak ada putusan yang ada mekanisme seperti apa. Kalau hanya usul, tak hanya dana reses saja melainkan dana perjalanan dinas.‎
‎
Kalaupun akan ada pergeseran liat anggaran yang tak terpakai, misalnya perjalanan dinas triwulan 2 April, Mei dan Juni. ‎

• Alfa Tewas Dianiaya dengan Tombak, Polisi Tangkap Tersangka Toro, Begini Kronologinya

Lanjut Erwin, fokuskan ke anggaran mana yang akan digeser, kami berikan bukan mengikuti kehendak DPRD dalam menggunakan dana pergeseran misalnya DPRD mau A dan dikerjakan B.‎

Erwin merincikan ada Rp 3 miliar Kunker di triwulan ke 2, anggaran reses Rp 700 jutaan.

"Itu belum termasuk perjalanan dinas konsultasi dan bimtek, bisa digeser sambil melihat, seandainya Covid-19 berlangsung hingga triwulan kedua ya dibicarakan lagi. Dana pergeseran dari Pemkot, tidak melihat sudut pandang itu," urai Erwin lagi.‎

• Suka Duka Belajar dari Rumah, Tak Ada Guru yang Datang Memantau

Untuk dana Pilkada, kenapa tidak digeser untuk penanggulangan Covid-19 itu urusan Pemkot, DPRD tinggal diberitahukan dan mengawasi terkait penggunaan anggaran dipakai dengan benar atau tidak.‎‎
‎
Ramlan Ifran dari fraksi Nasdem dalam rapat itu menegaskan hal yang konkrit untuk segera dilakukan.

"Apa sih yang kita buat, eksekusi usulan untuk pergeseran bahas itu, langsung konkritkan. Contoh reses dan perjalanan dinas, konkritkan apa yang akan dibuat sekarang dan kedepan supaya ada hasil nyata," jelas Ifran yang juga sekretaris partai Nasdem DPD Kota Bitung.‎

Aba Hasan Ketua Fraksi Air DPRD Bitung berpendapat, roh anggota DPRD reses.

Fraksi Air tidak setuju dan sesalkan jika reses tidak diselenggarakan.

• Cerita Pasien Covid-19 Tanpa Gejala, Terjangkit Saat Dirawat di RS, Pemulihan di Rumah Sendiri

"Saya tetap akan selenggarakan dengan konsep berbeda. Sekali lagi tidak sependapat kalau reses tidak dilaksanakan, biarlah yang lain digeser perjalanan dinas sisa triwulan pertama dan kedua," urai Hasan.

Dia juga berpatokan ke agenda reses di DPR RI yang hanya ditunda pelaksanaannya bukan ditiadakan karena pandemi Covid-19, lalu kenapa DPRD Bitung tidak mau laksanakan padahal sudah tertata anggarannya.
‎
Pergunakan dana reses untuk kepentingan masyarakat, kata politisi PAN Bitung. Kalau pun digeser kepada masyarakat siapa yang merasakan, misalnya konstituen di Maesa tidak terakomodir.
‎
Dia jelaskan, terkait reses dalam tatib (tata tertib) DPRD Bitung disampaikan waktu dan tempat untuk gelaran reses.

• Petugas Gabungan Bubarkan Warga yang Masih Berkumpul, Ini Penjelasan Kabag Ops Polres Bitung

"Dengan adanya anjuran pemerintah dan kepolisian untuk tidak mengumpulkan orang, ya kalau saya akan melakukan door to door ke rumah konstituen saya," tandasnya.

‎Nilai pergeseran yang disepakati jajaran DPRD Bitung Rp 1 miliar, berbanding jauh nilainya dari yang dilakukan Wali Kota Bitung Max J Lomban.
‎
Dengan berpedoman pada Inpres nomor 4 tahun 2020 dan anjuran Gubernur, sampai dengan saat ini kata Lomban sedang berproses ada Rp 12 miliar yang akan kami geser.

"Mungkin akan berkembang sampai Rp 19 miliar. Dan yang sudah jalan kurang lebih Rp 1 Miliar di jajaran Dinas Kesehatan dan BPBD untuk penanggulangan awal," jelas Lomban beberapa waktu lalu.‎
‎
Lomban ingin proses pergeseran tuntas dalam waktu dekat ini agar, hal terkaiat dengan kebutuhan menghadapi penanggulangan dan pencegahan Covid-19, kelengkapan bagi para medis dapat dilakukan.(crz)

• Sebuah Rumah di Koya Habis Terbakar, Diduga karena Korsleting Listrik