Pemerintah-DPR Tunda Pilkada: Begini Peta Kekuatan Parpol

Pengamat Politik, Dr Stefanus Sampe menilai, jika pilkada diundur kontalasi politik bisa saja berubah. Dikarenakan peta kekuatan saat ini bisa berbeda dengan tahun depan. "Tentu akan terjadi perubahan, apalagi jika diundur satu tahun. Karena peta kekuatan saat ini bakal berbeda dengan tahun depan," kata Jebolan University Of Canbera ini. 

Tak cuma itu, dirinya turut menyebut rencana diundurnya pilkada bisa mempengaruhi perubahan calon yang sudah ditetapkan parpol. "Bisa saja nama yang sudah dikeluarkan parpol berubah," tambahnya.

Akademisi Fispol Unsrat ini pun menilai rencana diundurnya sejumlah tahapan pilkada merupakan opsi yang masuk akal. Dikarenakan saat ini baik penyelenggara ataupun bakal calon tak akan maksimal dalam melakukan sosialisasi.

"Di tengah peredaran wabah virus Corona membuat KPU ataupun para calon tak bisa melakukan kegiatan yang melibatkan pengumpulan masa. Sehingga rencana diundurnya beberapa tahapan merupakan opsi tepat," jelas Sampe.

• Soal Opsi Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tanggapan KPU Bitung

DPD Partai Golkar Sulut melalui Juru Bicara, Feryando Lamaluta mengungkapkan, apapun keputusan penyelenggaran Golkar tetap siap. "Golkar sangat menghormati apapun keputusan dari KPU. Sehingga kami masih menunggu apakah akan dilanjutkan atau tidak pada prinsipnya Golkar siap mengusung calon," tegas Lamaluta.

Sekretaris DPD PDIP Sulut, Franky Wongkar mengatakan, pihaknya tetap menunggu keputusan dari KPU-RI dan Pemerintah. "Partai sebagai peserta, mengikuti aturan yang dibuat penyelenggara ataupun pemerintah. Sehingga penyelenggara atau pemerintah sudah membuat suatu regulasi tentu sebagai peserta kami harus mengikuti," kata Wakil Bupati Minsel ini.

Sekretaris DPW Partai Nasdem Sulut, Victor Mailangkay menyatakan, mendukung rencana penundaan pilkada. "Jika kondisi sekarang ini masih berlanjut, maka sebaiknya pilkada ditunda dan dana digunakan untuk membantu masyarakat yang bekerja di sektor informal yang diwajibkan di rumah saja. Apalagi mereka yang merasakan dampak berakibat tidak punya uang untuk membeli makanan," kata Mailangkay. (ryo/mjr/ana/hem/crz)