Permukiman Warga Bakal Disemprot Disinfektan, Pemerintah Provinsi Anggarkan Rp 53 Miliar

TRIBUNMANADO.CO.ID - Anggaran senilai Rp 53 miliar bakal dialokasikan untuk penyemprotan disinfektan di permukiman penduduk.

Alokasi ini akan diambil dari sisa anggaran belanja tidak terduga (BTT) senilai Rp 53 miliar, sesuai usul Komisi A DPRD DKI Jakarta.

Mujiyono, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, mengatakan, dana ini dialokasikan untuk menjawab permintaan masyarakat.

Kata dia, banyak masyarakat melalui kelurahan meminta pemerintah menyemprot permukimannya memakai cairan disinfektan, demi menekan penularan Virus Corona (Covid-19).

“Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Sekda."

"Dan diputuskan bisa dipenuhi melalui dukungan anggaran untuk kegiatan tersebut melalui BTT,” ujar Mujiyono berdasarkan keterangan tertulis, Senin (23/3/2020).

Menurutnya, penggunaan anggaran BTT telah memiliki payung hukum berupa surat edaran Mendagri 440/2436/SJ 17 Maret 2020.

Juga, Instruksi Presiden 4/2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Kata dia, masih ada anggaran BTT sebesar Rp 53 miliar yang belum digunakan, sehingga dialokasikan untuk menyemprotkan cairan disinfektan.

Dia menjelaskan, sesuai evaluasi Kemendagri, BTT dari APBD DKI 2020 sebesar Rp 188 miliar.

Dana sebesar itu rinciannya untuk penanganan banjir Rp 5 miliar pada Februari 2020 lalu, dan Rp 130 miliar untuk penanganan Covid-19 melalui Dinas Kesehatan.

“Sisanya masih ada Rp 53 miliar yang bisa digunakan ke wilayah seperti penyemprotan disinfektan,” jelas politikus Partai Demokrat itu.

Kata dia, tidak sedikit perangkat kelurahan dan RT/RW membutuhkan penyemprotan disinfektan di rumah-rumah penduduk.

Beberapa wilayah telah melakukan penyemprotan itu dengan anggaran kas kelurahan dan swadaya masyarakat.

Namun, masih banyak perangkat kewilayahan yang kekurangan anggaran.