Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

DPD LPM Sulut: Wali Kota Jangan Sampai Terjebak Pemimpin Ilegal

Pengurus yang dihasilkan dari Musdalub tersebut menyalahi aturan organisasi, sehingga bisa dikatakan ilegal

DPD LPM Sulut: Wali Kota Jangan Sampai Terjebak Pemimpin Ilegal
Tribun Manado / Choiruman
Kunjungan Pengurus DPD LPM Sulut ke Kantor Tribun Manado 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Tomohon yang digelar beberapa hari lalu memantik reaksi pengurus DPD LPM Sulut.

Menurutnya, pengurus yang dihasilkan dari Musdalub tersebut menyalahi aturan organisasi, sehingga bisa dikatakan ilegal.

Hal itu disampaikan Ketua DPD LPM Sulut Ferdy South saat mendatangi Kantor Tribun Manado, Kamis (20/2/2020) sore.

Kedatangan Ferdy didampingi Sekretaris DPD LPM Sulut, Mody Pinotoan, Wakil Ketua DPD LPM Sulut, Nelly Pangkey, Wakil Sekretaris Fernando Talumewo, Plt Ketua DPD LPM Tomohon Jootje F Wuisan, Ketua LPM Manado Joost A Kuhu dan Wakil Ketua DPD LPM Tomohon Bernard Sampul.

Ibadah Oikumene di Kodam Merdeka, Mayjen Santos : Meningkatkan Iman dan Takwa Para Prajurit

Sambil menunjukkan sejumlah dokumen organisasi di antaranya surat pernyataan pengangkatan Ketua DPD LPM Tomohon, pemberhentian dengan tidak hormat Ketua DPD LPM Tomohon, Ferdy menceritakan panjang lebar persoalan yang membelit mantan Ketua DPD LPM Tomohon, Rooije RH Rumende yang menurut informasi hari ini, Jumat (21/2/2020) akan dilantik oleh Wali Kota Tomohon.

“Dia (Rooije) pernah kami berhentikan. Karena dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar AD/ART, akhirnya kami angkat lagi,” ujar Ferdy sambil menunjukkan selembar surat berisi naskah pernyataan yang ditandatangani Rooije RH Rumende.

Namun dalam perjalanannya, yang bersangkutan melakukan pelanggaran lagi, sehingga pengurus DPD LPM Sulut melalui pleno pengurus memberhentikan yang bersangkutan dengan tidak hormat. Ternyata yang bersangkutan melakukan penggalangan masa untuk menggelar Musdalub DPD LPM di daerah tersebut yang salah satu hasilnya memilih dia sebagai ketua.

Wali Kota Bitung Hadiri Launching City Expo dan Apeksi

Anehnya Musdalub tersebut tidak memberitahu Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD LPM Tomohon yang secara organisasi sebagai pengganti dirinya. Selain itu, surat undangan sekaligus pemberitahuan yang disampaikan ke DPD LPM Sulut juga sehari sebelum acara tersebut dilaksanakan.

“Ini kan aneh. Di daerah itu ada Plt-nya kok tidak diberitahu. Bahkan surat yang dikirim ke pengurus tingkat provinsi itu sehari sebelum Musdalub, dan itu sore hari,” tukasnya.

Oleh karena itu, Ferdy menilai kepengurusan hasil Musdalub DPD LPM Tomohon itu tidak sah alias ilegal. Dia berharap agar wali kota dan seluruh jajaran pemerintah daerah tidak terjebak dalam persoalan ini, mengingar secara organisasi LPM memiliki tingkatan hingga ke pusat.

Empat Ibu Hamil Lolos Passing Grade Tes CPNS di Bolmong

Apalagi DPD LPM Tomohon pernah mendapatkan bantuan dari Pemko Tomohon untuk melaksanakan bimbingan teknis yang dilanjutkan dengan study banding ke Bandung Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Badung Provinsi Bali.

“Pemerintah daerah dalam hal Pemko jangan sampai terjebak, apalagi memberi bantuan menggunakan uang pemerintah kepada organisasi yang bisa dikatakan ilegal. Bisa jadi masalah hukum nantinya,” timpal Sekretaris DPD LPM Sulut, Mody Pinontoan.

Sayangnya hingga berita ini diturunkan, Ketua DPD LPM Kota Tomohon, Rooije RH Rumende tak bisa dihubungi. Nomor handphone 0813567*** awalnya tidak aktif. Nemun begitu aktif, pemiliknya tidak mau mengangkat. (coi/*)

OD-SK Terima SK, Medy Lensun Ajak Semua Kader dan Simpatisan Menangkan Dua Periode

Penulis: Choiruman
Editor: David_Kusuma
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved