Guru Besar UI: Presiden Jokowi Tak Perlu Rapat Terbatas untuk WNI Eks Anggota ISIS

Ini berbeda bila PBB, Suriah atau Irak yang meminta Indonesia memikirkan eks warga negaranya yang sedang ditahan

TribunNewsmaker - YouTube Kompas TV
Kelakuan keji ISIS dibongkar mantan simpatisan 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Rapat terbatas (Ratas) kabinet membahas eks Warga Negara Indonesia (WNI) anggota ISIS tak perlu dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Demikian ditegaskan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana kepada Tribunnews.com, Senin (10/2/2020).

"Bahkan berbagai instansi perlu segera menghentikan untuk memikirkan berbagai opsi ataupun skenario dalam memulangkan eks WNI anggota ISIS," ujar Hikmahanto.

Ada paling tidak tiga alasan untuk ini.

Pertama, tidak ada desakan dari manapun agar pemerintah menerima eks WNI anggota ISIS.

Apalagi imbuh dia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak melakukan desakan.

Demikian pula Negara Suriah atau Irak.

"Lalu untuk apa pemerintah mewacanakan pengembalian atau tidak eks WNI anggota ISIS?" tegasnya.

Kedua, mengingat UU Kewarganegaraan tegas menentukan para eks WNI anggota ISIS ini telah kehilangan kewarganegaraan maka tidak ada kewajiban negara untuk melakukan evakuasi ataupun pemulangan terhadap mereka.

"Mereka bukanlah warga negara dan tidak seharusnya uang negara digunakan untuk kepentingan bukan warga negara," jelasnya.

Pria Ini Minta Pemerintah Hati-hati ISIS Punya Doktrin Berpura-pura di Depan Musuh

WNI Eks ISIS Sebut Indonesia Negara Kafir, Ali Ngabalin: Makan Itu Kau Punya Paspor

Eks Kepala BIN Sutiyoso Puji Propaganda ISIS, Bongkar Alasan WNI Bergabung: Tak Heran Ini Luar Biasa

Halaman
1234
Editor: Finneke Wolajan
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved