Belajar Politik Bertoleransi dari Kasus di Minahasa Utara

Bagi masyarakat di luar Sulawesi Utara, kejadian vandalisme tersebut tentu kontradiksi dengan image positif yang terbangun secara nasional,

bahkan internasional tentang toleransi di masyarakat.

Tapi, sesungguhnya image positif tentang toleransi yang terbangun bukan berarti tanpa konflik, karena konflik adalah keniscayaan,

akan tetapi tindakan cepat dan tepat yang dilakukan oleh semua pihak termasuk pemerintah setempat, menjadi kunci kesuksesan dalam meneguhkan image positif tersebut.

Kini, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara telah melakukan aksi cepat dan tepat dalam menyelesaikan kasus di Perumahan Agape,

dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Tidak sampai dua minggu dari aksi vandalisme tersebut, provokator dan beberapa orang yang melakukan kekerasan telah diamankan oleh pihak kepolisian,

melalui kerjasama yang baik antara MUI dan FKUB melahirkan rekomendasi pendirian rumah ibadah (masjid) bagi masyarakat perumahan Agape,

dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah ibadah tersebut juga telah terbit dan diserahkan langsung oleh Bupati kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Minahasa Utara.

Pertanyaan besarnya, mengapa konflik-konflik intoleransi cepat sekali terselesaikan dan Sulawesi Utara?

Untuk menjawab ini, maka cukup dengan menggunakan dua adagium yang senantiasa ditanamkan secara sosial kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara,

baik yang telah lama menetap sebagai penduduk lokal, maupun para pendatang yang sudah tinggal dan menetap di Sulawesi Utara, yakni;

sitau timou tumoutou (manusia memanusiakan manusia) dan torang samua basudara karena torang samua ciptaan Tuhan (kita semua adalah bersaudara karena kita semua adalah ciptaan Tuhan).

Melalui kedua adagium tersebut, maka pasca konflik bukan aksi balasan yang dilakukan oleh mereka yang dirugikan,

tapi aksi damai dengan bersama-sama meminta aparat kepolisian agar segera mengamankan para pelaku pengerusakan,