Komisi I DPRD Sulut Cek Kesiapan Pilkada Bitung

TRIBUNMANADO.CO.ID - Komisi I DPRD Sulut, memboyong sejumlah personelnya ke Kota Bitung melakukan rapat dengan Pemerintah Kota Bitung, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Bitung di ruang rapat lantai IV Kantor Wali Kota Bitung, Selasa (4/2/2020).

Dipimpin Ketua Komisi I Vonny Paat memboyong rekan sejawatnya Fabian Kaloh, Imelda Novita Rewah, Artur Kotambunan, Muslimah Mongilong, Jhonly Panambunan, Winsulangi Salindeho dan Ronald Sampel.

Vonny mengatakan, pertemuan dan rapat dilakukan jelang gelaran Pilkada serentak Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Sulut, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung.

"Kami tanyakan kesiapan dari KPU selaku penyelenggara, Bawaslu selaku pengawas dan pemda Kota Bitung terkait kesiapan dan sarana pendukung lainnya," kata Vonny.

• Bocah Tiongkok yang Diduga Terserang Virus Corona Diisolasi di RSUP Kandou Bersama Orangtuanya

Bitung menjadi daerah pertama dari tujuh kabupaten/kota pelaksana pilkada serentak 2020, kemudian rombongan melanjutkan kunjungan ke Kabupaten Minahasa Utara (Minut).

Komisi I DPRD Sulut berharap pelaksanaan Pilkada di Bitung dan seluruh daerah pelaksana Pilkadanya berkualitas dan berintegritas.

Partisipasi masyarakat, untuk menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) lewat sosialisasi oleh KPU sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada.

• DPD RI Cari Masukan Perubahan UU Pilkada, Wagub Curhat Pilgub Serap 10 Persen APBD

"Penyelenggara pemilu harus netral, termasuk rekrutmen adhoc PPK, PPS hingga KPPS oleh KPU harus netral," tandasnya.

Fabian Kaloh anggota Komisi I DPRD Sulut menambahkan dalam pertemuan dan rapat yang telah dilaksanakan, mendapat informasi dan memastikan kesiapan penyelenggaraan Pilkada nanti.

Spesifiknya ke KPU, Bawaslu dan Pemda. Berbagai hal terkuat dalam pertemuan dengan sistem dialog terbuka.

Seperti pendanaan, dari hibah Pemkot Bitung untuk KPU senilai Rp 30 miliar dan Bawaslu Rp 11 miliar terlalu kecil bila dikomparasikan dengan pemerintah provinsi (pemprov).

• Polda Sulut Tetapkan 8 Tersangka Kasus Prostitusi Online MiChat yang Melibatkan Anak di Bawah Umur

"Pemprov komper (komparasi/perbandingkan) dari ratsio APBD dengan hibah. KPU Sulut mendapat kucuran dana Rp 220 miliar untuk penyelenggaraan Pilgub 2020, sementara Bawaslu kebagian Rp 110 miliar untuk pengawasan Pilgub," jelas Kaloh.

Mantan asisten I setda Kota Bitung ini menarik kesimpulan, mengenai anggaran pelaksanaan Pilkada yang dihibahkan pemkot Bitung ke KPU dan Bawaslu sesuai kebutuhan bukan keinginan.

Kemudian ditanyakan mengenai data sensus penduduk di Kota Bitung yang akan dipakai sebagai dasar untuk penetapan daftar pemilih tetap (DPT).

• Warga Sekeliling Conch Sedia Masker, Minta Pekerja Cina Periksa Kesehatan

Dia mencontohkan, pada Pilkada Bitung tahun 2015 DPT di Bitung 166.505 pemilih tapi di Pemilu Pileg dan Pilpres 2019 malah jumlah menurun.