Berita Sulut

DPD RI Cari Masukan Perubahan UU Pilkada, Wagub Curhat Pilgub Serap 10 Persen APBD

Komite I (DPD) RI membahas penyederhanaan Birokrasi dan Inventarisasi Materi perubahan Undang- Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah

DPD RI Cari Masukan Perubahan UU Pilkada, Wagub Curhat Pilgub Serap 10 Persen APBD
Tribun manado / Ryo Noor
Wagub Sulut Steven Kandouw 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI membahas penyederhanaan Birokrasi dan Inventarisasi Materi perubahan Undang- Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Pembahasan ini melatarbelakangi kunjungan kerja Komite I DPD RI ke Sulawesi Utara, Selasa (4/2/2020).
Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw saat menerima Kunker Komite I DPD RI yang dipimpin Wakil Ketua II Djafar Alkatiri

Di kesempatan itu, Wagub mengatakan, anggaran Pilkada Serentak tahun 2020 untuk 7 Pilkada kabupaten/ kota dan 1 Pilgub, telah ditata dalam APBD 2020.

Pemprov Sulut yang kebagian membiayai Pilgub menghibahkan dana sekitar Rp 400 miliar, dari total APBD 2020 sebesar Rp 4 triliun, atau sekitar 10 persen pembiayaan Pilgub.

Polresta Terima Hasil Autopsi Pasutri yang Tewas di Kamar Kosan Komo, Tak Ditemukan Orang Ketiga

“Syukur alhamdulilah, Puji Tuhan, untuk anggaran (Pilkada), sudah tuntas dan tahapannya sudah berjalan sesuai dengan harapan,” ucap Wagub Steven saat pertemuan di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur.

Wagub mengatakan, ada aspirasi Dana Pilkada ditanggung pusat,  justru berterima kasih atas aspirasi itu. Hal itu disampaikan  DPD Kabar ini ibarat berjalan di padang gurun dan mendapatkan oasis.

"Seperti yang disampaikan Pak Ketua Tim Komite I, bahwa kalau Pilpres boleh dibiayai APBN, kenapa Pilkada tidak?" ujar Wagub.

KKP Musnahkan 74 Kapal Pelaku Tindak Pidana Perikanan

Setelah dihitung-hitung, kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada di Indonesia, sekitar 7 persen dari total APBN TA 2020.

Sementara terkait pengawasan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan program penyederhanaan birokrasi, Wagub Kandouw menilai masih perlu kajian lebih lanjut.

“Apalagi terkait penghapusan Eselon III dan IV, saya usulkan agar dipertimbangkan terlebih dahulu, karena dapat mempengaruhi harkat martabat seseorang,” ungkap mantan Ketua DPRD Sulut ini.

Terungkap Fakta Oknum Dosen yang Lecehkan Mahasiswi di Toilet, dari Kronologi hingga Nasib Korban

Ketua Tim rombongan Komite I DPD Djafar Alkatiri menyampaikan kehadiran Tim DPD RI di Sulut dalam rangka Inventarisasi Materi Persiapan Pilkada Serentak 2020 dan Pengawasan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

Alkatiri berharap, dari diskusi yang laksanakan, mereka dapat menyerap usulan dalam bentuk aspirasi terkait dua agenda kunjungan kerja Komite I DPD ke daerah ini.

Adapun anggota Tim Komite DPD RI yang hadir terdiri atas  H Ahmad Nawardi (Jawa Timur), H Achmad Sukirman Amy (NTB), Marthin Billa (Kalimantan Utara), Husain Alting Sjah  (Maluku Utara), Filep Wamafwa (Papua Barat), Jialyka Maharani (Sumsel), H Abdurrahman Abubakar Bahmid (Gorontalo), Dewa Putu Ardika Saputra (Sulteng), dan H Awang Ferdian Hidayat (Kaltim).

Hadir dalam acara unsur Forkopimda Sulut Asisten I Pemprov Edison Humiang, perwakilan KPU Sulut, Perwakila. Bawaslu Sulut, Bupati Bolsel H Iskandar Kamaru, pejabat lingkup Pemprov, akademisi, tokoh masyarakat dan LSM. (ryo)

Dinkes Minsel Pantau Pekerja Asing Khususnya dari China

Penulis: Ryo_Noor
Editor: David_Kusuma
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved