Sosok Helmy Yahya, Eks Dirut TVRI yang Dipecat, Punya Lembaga Kursus Broadcasting di 3 Kota Besar
Helmy Yahya mendirikan lembaga kursus Helmy Yahya Broadcasting Academy di Bandung, Surabaya, dan Jakarta.
lihat foto
"Seolah-olah Direksi TVRI mengejar rating dan share seperti televisi swasta. Kami ada APBN, harus bayar dalam bentuk membayar ke luar negeri," ujar Arif.
Ia mengatakan, demi mengejar rating itu, akhirnya Dewan Direksi membeli sejumlah siaran asing, di antaranya Liga Inggris dan Discovery Channel.
Padahal, kata Arif, TVRI telah disarankan lebih banyak menayangkan program edukasi dan program-program lain yang sesuai dengan nilai keindonesiaan.
"Tupoksi TVRI sesuai visi misi TVRI adalah televisi publik. Kami bukan swasta, jadi yang paling utama adalah edukasi, jati diri, media pemersatu bangsa. Prioritas programnya juga seperti itu," kata dia.
3. Rebranding TVRI dianggap tidak sesuai rencana kerja
Anggota Dewas TVRI Maryuni Kabul Budiono mengatakan, pelaksanaan rebranding TVRI memang telah jadi program kerja yang ditetapkan.
Namun, dalam pelaksanaannya disebut tidak sesuai dengan rencana kerja.
"Terdapat ketidaksesuaian rebranding TVRI dengan rencana kerja dengan RKAT 2019," kata Budiono.
Ia menyatakan, program kerja rebranding dilakukan dalam dua tahap. Pertama, pada 2018, rebranding TVRI berjalan sesuai rencana.
Rebranding pada tahap pertama adalah pembuatan logo baru dan aplikasi TVRI.
"Pada 2018, dengan nilai kontrak lebih drari Rp 970 juta oleh konsultan brand yang memang melakukannya sesuai dengan yang diatur," ucap dia.
• Satu Buah Mangga Beratnya 2 Kilogram, Cabang Pohon Tak Kuat Menanggung Beban, Pemiliknya Kaget
Namun, pada 2019, program implementasi dari hasil rebranding itu tidak masuk dalam mata anggaran.
Budiono menyatakan, biaya implementasi rebranding sebesar Rp 8,2 miliar diambil salah satunya dari anggaran program dan berita.
"Pada 2019, ada proses implementasi dan aplikasi rebranding dengan menggunakan anggaran yang sudah ada. Jadi, itu dari anggaran program dan berita, Direktorat Pengembang Nusa, dan Direktorat Umum," ujar Budiono.
"Yang paling banyak diambil dari program dan berita senilai Rp 6,2 miliar," kata dia.
Anggaran program dan berita itu sebagian merupakan honor satuan kerabat kerja (SKK). Akhirnya, kata Budiono, anggaran tak cukup untuk membayarkan honor SKK.
Selain itu, Budiono mengatakan, pelaksanaan program dan berita juga jadi bermasalah.
"Ini berdampak juga jadi berkurangnya biaya program yang jadi tidak memadai. Akhirnya menumpuk dan jadi persoalan," kata Budiono. (Kompas.com/tribunnewswiki)
SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUNMANADO OFFICIAL:
(*)
