Sosok Helmy Yahya, Eks Dirut TVRI yang Dipecat, Punya Lembaga Kursus Broadcasting di 3 Kota Besar

TRIBUNMANADO.CO.ID - Helmy Yahya adalah seorang pembawa acara televisi yang dijuluki Raja Kuis Indonesia.

Helmy Yahya lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada 6 Maret 1963.

Helmy Yahya merupakan anak bungsu dari empat bersaudara dan merupakan adik dari presenter Tantowi Yahya. 

Helmy Yahya pernah menikah dengan wanita bernama Harfansi Yahya dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai empat orang anak.

Pada Mei 2009, Helmy Yahya menggugat cerai istrinya karena perselingkuhan yang dilakukan sang istri.

• GEMPA Terkini Terjadi Pagi Hari Ini Rabu 22 Januari 2020, Ini Lokasinya dan Kekuatannya

Helmy Yahya dan Harfansi resmi bercerai pada 6 Juni 2009. (2)

Kemudian pada 17 Januari 2010, Helmy Yahya menikah dengan wanita bernama Febriyani Sjofjan. (3)

Pendidikan

Ketika masih kecil, Helmy Yahya pernah bercita-cita menjadi dokter.

Namun, karena kondisi keterbatasan ekonomi akhirnya Helmy Yahya mengubur cita-citanya tersebut.

Sejak kecil, Helmy Yahya dikenal sebagai anak yang berprestasi.

Helmy Yahya resmi diberhentikan dari jabatan Direktur Utama TVRI.

Pria asal Ogan Ilir, Sumatera Selatan, ini diberhentikan oleh Dewan Pengawas TVRI. Padahal, masa jabatannya baru paripurna pada tahun 2022 mendatang.

Helmy Yahya menjadi orang nomor satu di lembaga penyiaran publik ini sejak November 2017.

Dia ditunjuk memimpin TVRI untuk membenahi perusahaan, khusus program acara, mengingat pengalaman kariernya yang panjang di dunia hiburan Tanah Air.

• CPNS Kemenkumham Bisa Gugur Saat Ikut Tes SKD, Ketentuan Ini yang Bisa Mengagalkanya

Malang melintang sebagai pembawa acara kuis di berbagai televisi nasional, Helmy Yahya lebih sering dikenal sebagai raja kuis. Setali tiga uang, kakaknya, Tantowi Yahya, juga terkenal sebagai pembawa acara kuis.

Berkat sentuhan tangannya pula, program kuis yang dibawakannya sebagian besar memiliki rating yang tinggi. 

Pria berusia 56 tahun ini juga mendirikan lembaga kursus Helmy Yahya Broadcasting Academy di Bandung, Surabaya, dan Jakarta.

Dalam karier politiknya, Helmy tak seberuntung sang kakak Tantowi Yahya yang sukses melenggang ke Senayan sebagai anggota Dewan.

Memilih jalur politik lewat pilkada, Helmy Yahya kalah tiga kali berturut-turut.

Helmy pertama kali menjajal karier politik dengan maju sebagai calon gubernur Sumatera Selatan di tahun 2008 bersama pasangannya, Syahrial Oesman.

Perjuangannya kandas lantaran kalah suara dari pasangan Alex Noerdin-Eddy Yusuf.

Dua tahun kemudian, Helmy kembali mencoba peruntungannya dengan maju sebagai calon bupati Ogan Ilir. Di kampung halamannya itu, Helmy yang diusung PDI-P kalah dari pasangan Mawardi Yahya-Daud Hasyim yang diusung Partai Golkar.

Dengan modal pengalaman kekalahan pertamanya di Pilkada Ogan Ilir, dia kembali maju sebagai calon bupati pada Pilkada 2010.

Lagi-lagi, Helmy yang berpasangan dengan Muchendi kalah suara dari pasangan Mawardi Yahya-Daud Hasyim yang diusung Partai Golkar.

Diberhentikan Dewas TVRI

Helmy diberhentikan oleh Dewan Pengawas TVRI lewat Surat No 8/Dewas/TVRI/2020. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Helmy dinyatakan tidak bisa mempertanggungjawabkan pembelian hak siar Liga Inggris yang memakan biaya besar.

Keputusan itu ditetapkan karena pembelaan diri Helmy melalui surat tanggal 17 Desember 2019 berdasarkan suara terbanyak tidak diterima Dewas LPP TVRI.

Sebelumnya, Dewan Pengawas TVRI telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 3 Tahun 2019 yang berisi penetapan nonaktif sementara Direktur Utama TVRI Helmy Yahya dan pengangkatan Direktur Teknik TVRI Supriyono sebagai Pelaksana Tugas Harian Direktur Utama TVRI.

Alasan Pemecatan Helmy Yahya

Berdasarkan catatan Kompas.com, berikut alasan-alasan Dewas TVRI yang disampaikan dalam rapat bersama Komisi I DPR:

1. Helmy beli hak siar Liga Inggris yang menimbulkan utang

Anggota Dewas TVRI Pamungkas Trishadiatmoko dalam rapat dengan Komisi I DPR menyatakan, hak siar penayangan Liga Inggris yang dibeli Helmy Yahya menimbulkan risiko gagal bayar atau utang.

Ia bahkan menyatakan, risiko utang tersebut mirip krisis keuangan di PT Asuransi Jiwasraya.

"Saya akan sampaikan kenapa Liga Inggris itu menjadi salah satu pemicu gagal bayar ataupun munculnya utang skala kecil seperti Jiwasraya," kata Moko.

• VIDEO Aurel Hermansyah Putri Ashanty Mencium Tangan Atta Halilintar Sebagai Salam Perpisahan

Ia menyampaikan, Helmy sempat mengatakan bahwa program Liga Inggris ditayangkan tanpa biaya.

Nyatanya, penayangan Liga Inggris berbiaya senilai Rp 126 miliar untuk kontrak tiga sesi, yaitu selama 2019-2022.

Berdasarkan invoice yang diterima Dewas TVRI dari Global Media Visual (GMV), ada kewajiban bayar pada 31 Oktober 2019 senilai Rp 27 miliar.

Kemudian, pada Maret dan September 2020, masing-masing senilai Rp 21 miliar. Dengan demikian, total kewajiban bayar utang pada 2019 dan 2020 senilai Rp 69 miliar.

"Total sekitar Rp 69 miliar yang sebagian belum termasuk pajak," ujar Moko.

Selain itu, kata dia, tidak pernah ada permintaan persetujuan kepada Dewas TVRI untuk menyiarkan Liga Inggris.

"Tidak ada permintaan persetujuan resmi tertulis ke Dewas," kata dia.

2. Kinerja Helmy dianggap tak sesuai visi dan misi TVRI

Ketua Dewan Pengawas TVRI Arif Hidayat Thamrin mengatakan, sejak Helmy menjabat, TVRI terkesan terlalu mengejar share dan rating.

Padahal, kata dia, TVRI merupakan televisi publik sehingga berbeda dari televisi swasta.

"Seolah-olah Direksi TVRI mengejar rating dan share seperti televisi swasta. Kami ada APBN, harus bayar dalam bentuk membayar ke luar negeri," ujar Arif.

Ia mengatakan, demi mengejar rating itu, akhirnya Dewan Direksi membeli sejumlah siaran asing, di antaranya Liga Inggris dan Discovery Channel.

Padahal, kata Arif, TVRI telah disarankan lebih banyak menayangkan program edukasi dan program-program lain yang sesuai dengan nilai keindonesiaan.

"Tupoksi TVRI sesuai visi misi TVRI adalah televisi publik. Kami bukan swasta, jadi yang paling utama adalah edukasi, jati diri, media pemersatu bangsa. Prioritas programnya juga seperti itu," kata dia.

3. Rebranding TVRI dianggap tidak sesuai rencana kerja

Anggota Dewas TVRI Maryuni Kabul Budiono mengatakan, pelaksanaan rebranding TVRI memang telah jadi program kerja yang ditetapkan.

Namun, dalam pelaksanaannya disebut tidak sesuai dengan rencana kerja.

"Terdapat ketidaksesuaian rebranding TVRI dengan rencana kerja dengan RKAT 2019," kata Budiono.

Ia menyatakan, program kerja rebranding dilakukan dalam dua tahap. Pertama, pada 2018, rebranding TVRI berjalan sesuai rencana.

Rebranding pada tahap pertama adalah pembuatan logo baru dan aplikasi TVRI.

"Pada 2018, dengan nilai kontrak lebih drari Rp 970 juta oleh konsultan brand yang memang melakukannya sesuai dengan yang diatur," ucap dia. 

• Satu Buah Mangga Beratnya 2 Kilogram, Cabang Pohon Tak Kuat Menanggung Beban, Pemiliknya Kaget

Namun, pada 2019, program implementasi dari hasil rebranding itu tidak masuk dalam mata anggaran.

Budiono menyatakan, biaya implementasi rebranding sebesar Rp 8,2 miliar diambil salah satunya dari anggaran program dan berita.

"Pada 2019, ada proses implementasi dan aplikasi rebranding dengan menggunakan anggaran yang sudah ada. Jadi, itu dari anggaran program dan berita, Direktorat Pengembang Nusa, dan Direktorat Umum," ujar Budiono.

"Yang paling banyak diambil dari program dan berita senilai Rp 6,2 miliar," kata dia.

Anggaran program dan berita itu sebagian merupakan honor satuan kerabat kerja (SKK). Akhirnya, kata Budiono, anggaran tak cukup untuk membayarkan honor SKK.

Selain itu, Budiono mengatakan, pelaksanaan program dan berita juga jadi bermasalah.

"Ini berdampak juga jadi berkurangnya biaya program yang jadi tidak memadai. Akhirnya menumpuk dan jadi persoalan," kata Budiono. (Kompas.com/tribunnewswiki)

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUNMANADO OFFICIAL:

(*)