Jokowi Sumringah Tak Kuat Menggaji Putra Mahkota UEA Jadi Dewan Pengarah Ibu Kota, Segini Bayarannya

Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia memiliki 1,4 juta pegawai negeri sipil pusat dan apabila digabung dengan keluarganya, akan ada sekitar 6-7 juta orang yang akan pindah ke Ibu Kota Negara baru.

Kendati demikian, Jokowi tak ingin ibu kota baru RI hanya diisi PNS.

“Kita tidak ingin hanya membangun ibu kota administratif dengan skala kecil, tapi kita ingin membangun kota smart metropolis karena populasinya akan 3 kali lipat populasi Paris, 10 kali lipat populasi Washington DC, bahkan akan menyamai populasi New York dan London,” ujar Presiden.

Untuk itu, Presiden Jokowi menekankan pentingnya gaya hidup urban di abad ke-21 yang rendah karbon dan bertanggung jawab secara lingkungan.

“Pembangunan Ibu Kota Negara yang baru akan menekankan pada pentingnya mengatasi masalah sosial seperti gaya hidup boros, dengan membangun kota baru yang atraktif dan ramah bagi semua kalangan untuk mengadopsi gaya hidup yang efisien dan rendah karbon dengan berorientasi pada transportasi publik, kota ramah pejalan kaki, dan dekat dengan alam,” ungkap Presiden.

Pembangunan Ibu Kota Baru menurut Presiden, juga merupakan salah satu solusi pemerataan pembangunan di Indonesia.

(Tribunnewswiki.com/Ami Heppy, Kompas.com/Ihsanuddin/TribunManado.co.id/Frandi)