Jokowi Sumringah Tak Kuat Menggaji Putra Mahkota UEA Jadi Dewan Pengarah Ibu Kota, Segini Bayarannya

TRIBUNMANADO.CO.ID - Syekh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (Putra Mahkota Uni Emirat Arab) menjadi sorotan setelah pertemuan dengan Presiden Jokowi dalam rencana pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rencana rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur melibatkan tokoh dunia.

Selain Syekh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (Putra Mahkota Uni Emirat Arab), adapula Masayoshi Son (CEO SoftBank), dan Tony Blair (mantan Perdana Menteri Inggris).

Ketiganya diangkat sebagai Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru.

Satu hal yang mencuri perhatian, ketika Presiden Jokowi menyinggung gaji untuk para Dewan Pengarah Ibu Kota. Lebih khusus bayaran untuk Putra Mahkota Uni Emirat Arab Zayed Al Nahyan yang dikenal sebagai tokoh dunia yang kaya raya.

Presiden Jokowi sampai tertawa saat berargumen soal gaji untuk Syekh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Melansir dari pemberitaan TribunnewsWiki dan Kompas.com, alasan Jokowi melibatkan sejumlah tokoh dari luar negeri tersebut adalah agar Indonesia bisa mendapatkan kepercayaan dari dunia internasional.

"Yang ingin kita bangun adalah trust (kepercayaan), membangun trust. Beliau-beliau ini memiliki pengalaman yang baik di bidang pembangunan kota," kata Jokowi di Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Jokowi juga mengatakan jika para tokoh internasional yang menjadi Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru tersebut tidak akan mendapatkan gaji dari pemerintah RI.

Seraya tertawa, Jokowi mengaku Indonesia tak akan kuat jika harus menggaji tokoh-tokoh kaya raya itu.

Jokowi lantas mencontohkan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed yang ditunjuk sebagai ketua dewan pengarah.

Dia menyebutkan, kekayaan Pangeran UEA itu mencapai 1,4 triliun dollar AS. Bahkan membayangkan nominal gaji yang sesuai dengan kedudukannya saja membuat Presiden Jokowi tak kuat.

"Enggak kuat menggaji beliau, 1,4 triliun dollar AS bayangin saja," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Hal yang sama juga berlaku bagi Bos Softbank Masayoshi Son dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair yang menjadi anggota Dewan Pengarah Ibu Kota.

Meski demikian, Jokowi menyebut ada keuntungan yang bisa didapatkan ketiga tokoh tersebut dengan menjadi Dewan Pengarah pembangunan Ibu Kota baru Indonesia.

Menurut Jokowi, ketiga tokoh itu merasa mendapat penghargaan yang tinggi.

"Penghargaan yang tinggi. Kita negara besar loh, penghargaan untuk duduk di "Dewan Pengarah Perpindahan Ibu Kota, kerja besar dan akan menjadi sejarah," kata Jokowi.

Dewan Pengarah 

Jokowi menuturkan, tokoh asing yang dipilih sebagai Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru itu sudah mempunyai pengalaman dan reputasi baik di dunia internasional.

"Misalnya Syekh Mohamed bin Zayed memiliki pengalaman dalam merombak total Abu Dhabi, membangun kota baru namanya Masgar City. Dan memiliki reputasi yang sangat baik di dunia," kata Jokowi.

"Kemudian yang kedua Masayoshi Son juga mempunyai reputasi yang baik di bidang teknologi, di bidang keuangan. Figur-figur seperti ini yang diperlukan. Kemudian Tony Blair juga sama, mempunyai reputasi yang baik di bidang pemerintahan," sambungnya.

Jokowi meyakini dengan keberadaan tokoh-tokoh tersebut sebagai ketua dewan pengarah, maka Indonesia akan makin mendapat kepercayaan dunia.

Dampaknya, banyak negara akan tertarik berinvestasi dalam pembangunan ibu kota baru RI di Penajam Passer Utara-Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

"Saya kira memang ingin kita bangun trust internasional pada apa yang ingin kita kerjakan," ucap Jokowi.

Undang investor dunia

Presiden Joko Widodo sempat menjadi pembicara kunci pada forum Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) pada Senin (13/1/2020).

Pada kesempatan tersebut, Jokowi mengundang investor di seluruh dunia untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara baru Republik Indonesia.

“Di Ibu Kota Negara baru, kami mengundang dunia untuk membawa teknologi terbaik, inovasi terbaik, dan kearifan terbaik,” kata Presiden Joko Widodo seperti dikutip dari siaran pers resmi.

Ibu Kota Negara baru, menurut Presiden, harus menjadi kota dengan teknologi mutakhir dan disaat yang bersamaan juga menjadi wadah bagi inovasi, kreativitas, dan ramah lingkungan, serta menjadi tempat yang memberikan kebahagiaan bagi penduduknya.

"Energi terbarukan dan teknologi yang bersih akan menghasilkan kehidupan berkelanjutan bagi pembangunan sosial dan ekonomi,” ungkap Presiden Jokowi.

Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia memiliki 1,4 juta pegawai negeri sipil pusat dan apabila digabung dengan keluarganya, akan ada sekitar 6-7 juta orang yang akan pindah ke Ibu Kota Negara baru.

Kendati demikian, Jokowi tak ingin ibu kota baru RI hanya diisi PNS.

“Kita tidak ingin hanya membangun ibu kota administratif dengan skala kecil, tapi kita ingin membangun kota smart metropolis karena populasinya akan 3 kali lipat populasi Paris, 10 kali lipat populasi Washington DC, bahkan akan menyamai populasi New York dan London,” ujar Presiden.

Untuk itu, Presiden Jokowi menekankan pentingnya gaya hidup urban di abad ke-21 yang rendah karbon dan bertanggung jawab secara lingkungan.

“Pembangunan Ibu Kota Negara yang baru akan menekankan pada pentingnya mengatasi masalah sosial seperti gaya hidup boros, dengan membangun kota baru yang atraktif dan ramah bagi semua kalangan untuk mengadopsi gaya hidup yang efisien dan rendah karbon dengan berorientasi pada transportasi publik, kota ramah pejalan kaki, dan dekat dengan alam,” ungkap Presiden.

Pembangunan Ibu Kota Baru menurut Presiden, juga merupakan salah satu solusi pemerataan pembangunan di Indonesia.

(Tribunnewswiki.com/Ami Heppy, Kompas.com/Ihsanuddin/TribunManado.co.id/Frandi)