Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

OTT Komisioner KPU

Disindir Johan Budi Soal OTT Komisioner, Ketua KPU: Kita Tunggu Saja

Sindiran anggota Komisi II DPR Fraksi PDI-P, Johan Budi, soal babak berikutya OTT KPK terhadap Komisoner KPU mendapat tanggapan dari Ketua KPU.

Editor: Rizali Posumah
KOMPAS.com/ICHA RASTIKA
Johan Budi 

Hasto menyebut Harun sosok yang bersih.

"Dia (Harun Masiku) sosok yang bersih. Kemudian, di dalam upaya pembinaan hukum selama ini cukup baik ya track record-nya," kata Hasto, Kamis (9/1/2020) masih mengutip laman WartaKota.

3. Berkaca dari Kasus Harun, PDIP Minta Sistem Pemilu Tertutup

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan pihaknya mendorong sistem pemilu legislatif dilakukan secara proporsional tertutup.

Artinya, para caleg yang masuk Senayan ditentukan oleh partai bukan berdasarkan suara terbanyak.

Hal itu sesuai dengan rekomendasi Rakernas pertama PDIP pada akhir pekan kemarin.

Djarot Saiful Hidayat
Djarot Saiful Hidayat (Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda)

"Kita ingin dorong sistem politik itu kembali ke sistem proporsional tertutup," ujar Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (13/1/2020)

Adapun alasannya menurut Djarot untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

Ditambah lagi untuk menekan biaya Pemilu.

"Pileg kemarin itu sangat luar biasa. Pertarungan bukan hanya antarcaleg di internal partai, tapi dengan partai lain kan luar biasa. Oleh karenanya bagaimana kita mendorong supaya pemilu berbasis kepada kekuatan partai. Karena peserta pemilu itu kan partai politik," katanya.

Mantan Wagub DKI itu mengatakan bahwa sistem pemilu proporsional tertutup bukan menafikan peran rakyat.

Namun, memberikan keleluasaan bagi partai politik menentukan kadernya yang dinilai memiliki kapasitas menjadi anggota dewan.

"Loh enggak. Kalau itu kewenangan partai yang menentukan. Makanya kita dorong ke depan bahwa partai mempunyai kesempatan mempersiapkan kader-kadernya baik di legislatif maupun eksekutif," katanya.

 Balas Dendam Kasus Ahok di Balik Kritik pada Anies Soal Banjir Jakarta, Rocky Gerung: Itu Buruk

Djarot membantah bahwa partainya mendorong revisi Undang-Undang Pemilu khususnya mengenai sistem Pemilu di Indonesia agar kasus Harun Masiku tidak terulang.

Djarot menegaskan, meski Pemilu nantinya gunakan sistem proporsional tertutup, DPP tidak akan terlalu subjektif dalam menentukan anggota dewan.

"Oh engga ada (like and dislike)," pungkasnya.

4. KPK Bakal Tetap Buru Harun Masiku

Ketua KPK Firli Bahuri memastikan pihaknya masih memburu tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, Harun Masiku.

Firli Bahuri mengimbau Harun Masiku segera menyerahkan diri.

KPK, kata dia, sudah menggandeng kepolisian dan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk memburu caleg dapil Sumatera Selatan tersebut.

Ketua KPK, Firli Bahuri.
Ketua KPK, Firli Bahuri. (Tribunnews.com)

“Kita sudah melakukan komunikasi dengan para pihak aparat penegak hukum dan pihak imigrasi Kemenkumham. Itu prosedur yang kita lakukan terhadap para tersangka,” ujar Firli kepada wartawan, Senin (13/1/2020).

“Pihak Imigrasi yang paham terkait perlintasan orang masuk dan keluar Indonesia. Dulu juga kita lakukan terhadap para tersangka korupsi,” imbuhnya.

Firli memastikan penyelidikan kasus dugaan suap Harun Masiku sesuai Undang-Undang (UU) yang berlaku.

Dia juga menepis anggapan soal adanya penyelidikan pesanan.

“Jadi kita bekerja bukan karena permintaan. Prinsipnya penegakan hukum haruslah menghormati asas hukum, HAM dan tidak boleh melanggar hukum itu sendiri,” kata Firli Bahuri.

(Tribunnews.com:Daryono/Tribunnews.com: Ilham Rian Pratama/Vincentius Jyestha Candraditya/Taufik Ismail/WartaKota/kompas)

 Putra Jokowi, Gibran, Berpeluang Diusung PDIP, Ini Tanggapan Achmad Purnomo dan Relawan Kagege

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved