Elly Lasut Tak Dilantik Jadi Bupati

Bupati Talaud Terpilih Minta Pendukung Bersabar, Kandouw: Mendagri Cari Jalan Keluar

Hasil Pilkada Talaud batal demi hukum. Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey tidak akan melantik Elly Englebert Lasut (E2L).

Bupati Talaud Terpilih Minta Pendukung Bersabar, Kandouw: Mendagri Cari Jalan Keluar
tribun manado
Pemprov Putuskan Tak akan Lantik  Bupati Talaud Terpilih, Ini Respon Elly Lasut 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Hasil Pilkada Talaud batal demi hukum. Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey tidak akan melantik Elly Englebert Lasut (E2L) dan Moktar Parapaga sebagai Bupati dan Wakil Bupati Talaud.

Pembatalan pelantikan setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dimohonkan Welly Titah, Calon Bupati Talaud dari PDIP, terhadap termohon Elly Lasut dan Mendagri.

Mulan Jamela Bakal Ikut Diperiksa, Ello: Saya Ini Juga Korban

Demikian disampaikan Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw di Kantor Gubernur, Selasa (14/1/2020). MA menyatakan batal dan tidak sah keputusan Mendagri nomor 131.71.3241 tahun 2017 perubahan atas keputusan Mendagri nomor 131.71.3200 tentang pemberhentian Bupati tanggal 2 Juni 2017

SK Mendagri 131.71.3241 tahun 2017 yang sudah dibatalkan MA ini menjadi pegangan E2L ketika mendaftar sebagai calon Bupati Talaud tahun 2018. Surat ini menjadi pegangan KPU meloloskan E2L sebagai calon Bupati, menegaskan E2L baru menjabat 1 periode. "Yang mana dalam putusan MA ini mencabut SK Mendagri, maka SK Mendagri sebelumnya berlaku dan mengikat," kata Wagub.

Adapun, SK sebelumnya keputusan 131.71.3241 menegaskan pemberhentian E2L sebagai bupati setelah habis masa jabatanya pada periode kedua. "Kalau dihitung sesuai SK itu, E2L sudah menjalani 4 tahun 5 bulan, periode 2009-2014. Artinya sudah menjalani periode kedua sebagai bupati," ujar Mantan Ketua DPRD Sulut ini.

Wagub menegaskan, keputusan MA ini sekaligus membantah bahwa di balik kebijakan penundaan pelantikan beberapa waktu lalu itu, ada kepentingan lain. "Pemprov mau mengepankan hukum di sini, bukan like and dislike, suka dan tidak suka," kata dia.

Atas dasar itu, Wagub mengatakan berdasarkan Pasal 161 ayat 3, junto pasal 162 ayat 2 UU nomor 1 tahun 2015, junto pasal 16 UU pemerintah daerah menegaskan bupati dilantik jika belum menjabat 2 periode. "Oleh karenanya kalau yang bersangkutan tetap dilantik maka Bupati Kepulauan Talaud akan jadi 3 periode," sebut dia.

"Berarti sikap kita jelas bahwa pemerintah, Mendagri dan Pemprov memiliki mewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan putusan atau pendapat dari memegang kekuatan dan kekuasaan kehakiman,” katanya. Kedua, lanjut dia, pejabat yang berwenang berkewajiban menghitung periodisasi masa jabatan E2L berdasar keputusan PK MA.

Wagub mengatakan, Pemprov akan membahas hal ini dengan Mendagri. "Membahas bersama cari jalan keluar terbaik setelah kita dapat keputusan MA ini," katanya.
Menurut Kandouw, keputusan itu menegaskan, tidak dilantiknya E2L bukan keinginan seorang atau kelompok orang. "Tapi demi betul-betul ditegaknya hukum," katanya.

Dia pun memohon agar keputusan MA ini bisa dipahami semua pihak. "Kita tetap jaga daerah khususnya Kabupaten Talaud tetap kondusif," katanya. Ia mengharapkan, proses pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Talaud tetap berjalan.

Nama-nama Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Jiwasraya

Halaman
1234
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved