Putra Mahkota Abu Dhabi Jadi Dewan Pengarah Ibu Kota Baru

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah meminta Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed untuk menjadi ketua dewan pengarah pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menjelaskan, permintaan Presiden tersebut sebagai upaya melibatkan semua pihak di dalam maupun luar negeri, dalam membangun ibu kota baru Indonesia di Penajam Paser Utara, Kaltim.

• Jadi Tersangka Korupsi, Caleg PDIP Harun Masiku Diburu Interpol, Melarikan Diri ke Luar Negeri

"Presiden ingin, ibu kota baru jadi persembahan Indonesia untuk dunia. Jadi bukan saja pekerjaannya, investasinya maupun kegiatan diriset teknologi, konservasi lingkungan, Presiden ingin melibatkan negara yang ada di dunia," papar Fadjroel di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Menurut Fadjroel, permintaan Presiden ke Mohamed bin Zayed mendapat respon positif dan akan dibahas secara lebih lanjut ke depannya, terkait teknis struktur organisasinya. "Beliau sangat positif melihat rencana pemerintah membangun ibu kota baru dengan konsep yang ditawarkan sebagai kota yang berkelanjutan, yang akan berusia seribuan tahun," papar Fadjroel.

Fajdroel menjelaskan, banyak negara telah tertarik berinvestasi di lokasi ibu kota baru, seperti Jepang dan Korea Selatan. "Saat pertemuan di Abu Dhabi, presiden juga mengundang semua negara manapun, baik dari Uni Emirat Arab, Cina, Eropa untuk bekerjasama membangun ibu kota baru," tutur Fadjroel.

Hal serupa juga dikatakan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed (MBZ) untuk menjadi ketua dewan pengarah dalam pembangunan ibu kota negara baru.

"Title-nya masih belum ditentukan, tetapi beliau akan berperan sebagai dewan pengarah bersama beberapa nama lain. Presiden menekankan bahwa dalam pembangunan ibu kota baru, untuk pembangunan gedung dan fasilitas pemerintahan dilakukan seluruhnya dengan dana APBN, selain dari itu, akan dilakukan dengan dana swasta dan investasi," ujar Luhut yang mendampingi Presiden di Abu Dhabi.

Presiden Jokowi juga akan mengundang investor seluruh dunia untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) baru Indonesia. "Di ibu kota negara baru, kami mengundang dunia untuk membawa teknologi terbaik, inovasi terbaik, dan kearifan terbaik," kata Jokowi.

Dalam kesempatan forum Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) di Abu Dhabi National Exhibition Center (ADNEC), Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, Jokowi menyebut IKN Indonesia nanti menjadi kota berteknologi mutakhir. Selain itu, IKN juga menjadi wadah bagi inovasi, kreativitas, dan ramah lingkungan, serta menjadi tempat yang memberikan kebahagiaan bagi penduduknya.

• Giat Wali Kota, Bersepeda Sapa Masyarakat Serta Pantau Pembangunan MPP Pemkot Manado Tahap I

“Energi terbarukan dan teknologi yang bersih akan menghasilkan kehidupan berkelanjutan bagi pembangunan sosial dan ekonomi,” ujar Jokowi. Jokowi mengatakan, Indonesia memiliki 1,4 juta pegawai negeri sipil pusat dan apabila digabung dengan keluarganya, akan ada sekitar 6 juta sampai 7 juta orang yang akan pindah ke IKN.

“Kita tidak ingin hanya membangun ibu kota administratif dengan skala kecil, tapi kita ingin membangun kota smart metropolis karena populasinya akan 3 kali lipat populasi Paris, 10 kali lipat populasi Washington DC, bahkan akan menyamai populasi New York dan London,” ujar Jokowi.

Untuk itu, Jokowi menekankan pentingnya gaya hidup urban di abad ke-21 yang rendah karbon dan bertanggung jawab secara lingkungan. Menurutnya, pembangunan ibu kota baru juga merupakan salah satu solusi pemerataan pembangunan di Indonesia,

“Di negara yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau, konsep pemerataan pembangunan sangat diperlukan sehingga pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini yang kami namakan Indonesia sentris,” ucap Jokowi.

Moderasi Agama

Selain membahas soal ibu kota baru, Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) juga menjalin kerjasama urusan agama Islam dan wakaf. Penandatangangan MoU dilakukan oleh Menteri Agama Fachrul Razi dan Ketua Otoritas Umum Bidang Urusan Islam dan Wakaf UEA Mohammed bin Matar al Kaabi, di Istana Kepresidenan Qasr al-Wathan, Abu Dhabi.