Breaking News:

Berita Mitra

Bupati Ini Sebut BPJS Terlalu Mahal dan Bakal Cari Jalan Lain

Secara terang-terangan, dirinya mengatakan bahwa kerja sama dengan BPJS terlalu mahal dan sangat tidak mungkin dilanjutkan.

TRIBUN MANADO/GIOLANO SETIAY
Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang naik hingga dua kali lipat sangat berdampak luas.

Pasalnya, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang merupakan kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membantu masyarakat turut kena imbasnya.

Seperti halnya salah satu pemda yakni Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), di bawah kepemimpinan Bupati James Sumendap (JS).

Secara terang-terangan, dirinya mengatakan bahwa kerja sama dengan BPJS terlalu mahal dan sangat tidak mungkin dilanjutkan.

"Kenaikan BPJS terlalu mahal, impossible untuk dilanjutkan.

Memang kami punya anggaran untuk itu, akan tapi tidak memproyeksi pembayaran yang sudah diperkirakan naik dua kali lipat seperti sekarang," pungkas James Sumendap saat diwawancarai awak media, Rabu (08/01/2019) kemarin di depan Kantor Bupati Mitra, Sulawesi Utara.

Kendati demikian, hal ini tidak dibiarkan begitu saja dan bantuan yang sudah dianggarkan, bakal tetap dijalankan. Pihaknya bakal mencari solusi lain untuk mengatasi hal ini.

"Saya harap jangan ribut dulu terkait masalah BPJS Jamkesda. Karena bukan kewajiban daerah untuk membiayai. Akan tetapi, namun ini kebijakan Bupati untuk meng-cover biaya 100 persen tersebut.

Ketika biaya ini naik maka kami juga akan mencari kebijakan lain sebagai solusi," tandas JS.

Lanjut dijelaskannya, pihaknya bakal mencoba menghubungi dan bekerja sama dengan beberapa yayasan kesehatan, misalnya rumah sakit Bethesda dan Gunung Maria.

Di mana akan dibuat perjanjian, agar setiap bulan bisa kami bayar.

"Saya sudah perintahkan kepala dinas terkait agar segera mungkin menjajaki kerjasama dengan beberapa rumah sakit untuk mengantisipasi pasien yang ada.

Jadi kalau anda tidak pegang BPJS, anda akan pegang kartu sehat yang akan digelontorkan Pemkab untuk menyikapi keputusan ini," tandas JS.

Di lain pihak, Kepala Dinas Sosial Mitra Frangky Wowor mengatakan bahwa kenaikan biaya BPJS saat ini, terjadi kenaikan biaya sekira 38 miliar, sementara dana yang diproyeksikan Pemkab Mitra hanya sekira 20 miliar.

"Peserta Jamkesda di Mitra yang dicover pemkab saat ini berkisar 50.000 peserta. Kebijakan ini tetap jalan, namun saat ini kami masih cari solusi lain.

Seperti yang dikatakan Bapak Bupati mungkin sudah tidak lewat BPJS lagi," terang Frangky Wowor

Diketahui, BPJS Kesehatan sendiri sudah mengingatkan kembali adanya kenaikan ini pada 1 Januari 2020, di mana iuran BPJS naik sekira dua kali lipat.

Sementara itu, pasal 34 menyebutkan iuran peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) kelas III meningkat menjadi 42 ribu dari sebelumnya Rp 25.500.

Adapun iuran peserta atau mandiri kelas II akan meningkat menjadi Rp 110 ribu dari sebelumnya Rp 51 ribu.

Sementara itu, iuran peserta kelas 1 akan naik menjadi Rp 160 ribu dari yang sebelumnya Rp 80 ribu.

(Tribunmanado.co.id/Giolano Setiay)

BERITA TERPOPULER :

 Shin Tae-yong Beri Peringatan Pemain Timnas yang Doyan Main Medsos

 Pengamat: Prabowo Sudah Takut Duluan, China Urutan 3, Indonesia Urutan 16

 Saiful Ilah Minta Maaf, Resmi Kenakan Rompi Oranye, Ditahan KPK, Pemeriksaan Hampir 19 Jam

TONTON JUGA :

Penulis: Giolano Setiay
Editor: Alexander Pattyranie
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved