Dua Instansi di Bolsel Diprioritaskan Masuk Zona Bebas Korupsi

“Itu sebagai bentuk profesionalisme kerja sesuai dengan pakta integritas. Bukan karena like dan dislike,” ulasnya.

Sekretaris Daerah Marzansius Arvan Ohy mengungkapkan, pejabat OPD yang tidak mampu mewujudkan profesionalisme kerja dan mencapai target, maka pejabat tersebut harus rela dimutasi.

Hal tersebut sebagai konsekuensi sebagaimana pakta integritas yang telah ditandatangani.

• Ketua Komisi IX DPR RI Felly Runtuwene Kunjungi BPJamsostek Manado, FER: Bekerjalah Sepenuh Hati

“Itu untuk pencanangan OPD sebagai zona integritas bebas korupsi,” tegasnya.

Setiap pemimpin OPD wajib menularkan komitmen dan integritasnya kepada jajaran yang ada di bawahnya.

Juga menciptakan pergerakan dan inovasi baru.

Tidak lagi dituntun dan diberi arahan.

Pimpinan OPD harus aktif dan inovatif.

"Tahun 2020 diharapkan ada inovasi baru sebagai pemanasan untuk menyukseskan program yang akan dilaksanakan,” pungkasnya.

Dalam penandatangan pakta integritas ada beberapa hal juga disampaikan.

• Pusian VS Toruakat, Warga 2 Desa Itu Saling Tembak, Adu Nyali di Lokasi Tak Jauh dari Markas Polres

Selain Persiapan Zona Wilayah Bebas Korupsi di dua dinas.

Bupati juga meminta Badan keuangan harus lebih memaksimalkan realisasi pajak dan mengidentifikasi terkait sumber sumber pajak baru direncanakan adanya revisi (NJOP).

Selain itu bidang pendapatan terkait Royalti, tunjangan kinerja nanti akan menyesuaikan dengan regulasi yang ada.

Bupati menekankan kembali untuk tetap menjaga Solidaritas TIM, sekaligus memberikan apresiasi kinerja Badan Keuangan yang memberikan pelayanan maksimal di akhir tahun anggaran. (Nie)

• Pemimpin Tertinggi Iran Ancam AS: Jika Kalian Memukul, Kalian Akan Dipukul Balik