Sidang Kabinet Paripurna Pertama 2020, Jokowi Instruksikan pada Jajaran Pemerintah Agar Bertindak

Menurut dia, pemerintah pusat siap membantu Pemprov DKI Jakarta dalam upaya menanggulangi banjir yang kerap terjadi.

Namun, pemerintah pusat perlu mendengarkan penjelasan Pemprov DKI Jakarta terlebih dahulu mengenai naturalisasi yang dimaksud.

Tujuannya, agar tidak terjadi benturan di dalam wewenang dan pelaksanaannya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di Stasiun MRT Bundaran HI, Selasa (19/3/2019).(KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR)

Sejauh yang dipahami Hari Suprayogi, konsep naturalisasi yang ingin diwujudkan Anies yaitu memasukkan air hujan yang turun dari langit ke dalam tanah, dan bukannya membuang ke laut.

Pemahaman itu pun ia dapat dari pemberitaan di sejumlah media.

Namun, menurut Hari, informasi itu masih belum konkret.

Karena itu, kementerian bersedia membantu pelaksanaan naturalisasi sungai jika sudah jelas bagaimana maksudnya dan pengerjaan secara teknis di lapangan.

" Naturalisasi monggo, kami dukung dan harus kolaborasi. Saya hanya baca di medsos, air jangan dibuang ke laut, tapi dimasukkan ke tanah. Nah, kalau musim banjir susah juga. Saya sendiri belum jelas," ucap Hari.

Janji ada hasil Desember 2019

Pada akhirnya, baik Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat menjalankan program masing-masing.

Kementerian PUPR tetap menjalankan program normalisasi yakni salah satunya dengan menyelesaikan pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi.

Saat ini proses pembebasan lahannya telah mencapai 95 persen dengan progres konstruksi telah mencapai 45 persen.

"Kami targetkan akhir tahun ini selesai. Mudah-mudahan dengan beberapa program itu bisa mengurangi atau menambah kesiap-siagaan kita menghadapi musim hujan berikutnya, yang mungkin akan lebih besar dari yang kita rasakan hari-hari ini menurut ramalan BMKG," kata Basuki di Lapangan Silang Monas, Rabu (1/1/2020).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (2/1/2020).(KOMPAS.com/NURSITA SARI)

Kehadiran kedua bendungan itu diyakini akan mengurangi banjir di wilayah DKI Jakarta hingga 30 persen.

Namun dengan satu syarat bahwa penanganan banjir dilakukan dari hulu ke hilir.

Artinya, program normalisasi juga dijalankan di 13 DAS yang ada di wilayah DKI Jakarta.

Di lain pihak, Anies Baswedan mengklaim, program naturalisasi sungai telah dijalankan Pemprov DKI.

Bahkan, ia meminta, masyarakat untuk melihat hasil program kerjanya itu pada akhir tahun 2019.

"Naturalisasi kita jalankan. Bahkan 2019, nanti kita sudah lihat jadi hasilnya (naturalisasi) akhir tahun ini insya Allah sudah selesai," kata Anies di Monas, Jakarta Pusat, pada 2 Mei 2019 lalu.

Adapun naturalisasi yang dimaksud Anies, dilakukan dengan menghidupkan ekosistem sungai.

Selain itu, airnya akan dijernihkan sehingga bisa menjadi habitat hewan.

"Kalau makhluk-makhluk bisa hidup di sana artinya polusi juga rendah. Dan itu yang akan kita lakukan," ujarnya. (Kompas.com/Dian Erika Nugraheny, Nibras Nada Nailufar, Erwin Hutapea)

(tribunmanado.co.id/tribunallnetwork/kompas.com)

• Heli Gagal Terbang Usai Tinjau Lokasi Bencana, Kepala BNPB Nginap di Rumah Dinas Bupati Sangihe

Tonton Juga: