Sidang Kabinet Paripurna

Sidang Kabinet Paripurna Pertama 2020, Jokowi Instruksikan pada Jajaran Pemerintah Agar Bertindak

Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi melalui akun resmi kepresidenan media sosial instagram @jokowi.

Sidang Kabinet Paripurna Pertama 2020, Jokowi Instruksikan pada Jajaran Pemerintah Agar Bertindak
Instagram @jokowi
Sidang Paripurna Kabinet pertama di tahun 2020. 

Normalisasi sendiri awalnya merupakan program pengendalian banjir yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Khusus Ibu Kota DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Perda itu mengamanatkan pengembangan prasarana pengendalian banjir dan drainase, salah satunya dilakukan dengan normalisasi aliran 13 sungai.

Aturan kegiatan normalisasi kemudian kembali ditegaskan di dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 dan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Dalam aturan tersebut, normalisasi didefiniskan sebagai sebuah metode penyediaan alur sungai dengan kapasitas mencukupi untuk menyalurkan air, terutama air yang berlebih saat curah hujan tinggi.

Kegiatan ini dilakukan karena kapasitas sungai yang mengecil akibat pendangkalan dan penyempitan badan sungai, dinding yang rawan longsor, aliran air yang belum terbangun dengan baik, dan penyalahgunaan untuk permukiman.

Pemerintah pusat pun sejak 2014 ikut andil membantu Pemprov DKI dalam upaya pengendalian banjir.

Salah satunya yakni dengan cara pengerukan untuk memperlebar dan memperdalam sungai, pemasangan sheetpile atau batu kali (dinding turap) untuk pengerasan dinding sungai, pembangunan sodetan, hingga pembangunan tanggul.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau banjir di Kelurahan Semanan dan Duri Kosambi, Jakarta Barat, Kamis (2/1/2020).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau banjir di Kelurahan Semanan dan Duri Kosambi, Jakarta Barat, Kamis (2/1/2020).(KOMPAS.com/NURSITA SARI)

Sementara di saat yang sama, Dinas Kebersihan DKI mengeksekusi normalisasi dengan cara menjaga kebersihan sungai sehingga sungai dapat difungsikan sebagai air baku.

Akan tetapi, sejak 2017 program kerja sama ini terhenti lantaran tak lagi dibebaskannya lahan di sepanjang daerah aliran sungai yang akan dinormalisasi oleh Pemprov DKI Jakarta.

Hal itu disebabkan bergantinya program normalisasi menjadi naturalisasi sungai yang digagas Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Halaman
1234
Penulis: Frandi Piring
Editor: Frandi Piring
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved