Sidang Kabinet Paripurna
Sidang Kabinet Paripurna Pertama 2020, Jokowi Instruksikan pada Jajaran Pemerintah Agar Bertindak
Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi melalui akun resmi kepresidenan media sosial instagram @jokowi.
Penulis: Frandi Piring | Editor: Frandi Piring
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Sidang kabinet paripurna pertama di tahun 2020 hari ini Senin, (06/01/19) di Istana Merdeka.
Sidang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam sidang pembahasan tentang banjir yang terjadi di sejumlah daerah Indonesia.
Presiden Jokowi menginstruksikan kepada pemerintah serta pihak keamanan negara untuk dapat berpartisipasi dalam penanganan bencana yang terjadi di Indonesia.
Beberapa pos kementerian juga langsung diperintahkan Presiden Jokowi untuk turun langsung ke lokasi yang dimaksud.
Dan juga bantuan tenaga dari pihak pengamanan negara. TNI/Polri hingga pihak Badan Nasional Negara.
Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi melalui akun resmi kepresidenan media sosial instagram @jokowi.
Berikut isi pesan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi:
Sidang kabinet paripurna pertama di tahun 2020 berlangsung hari ini di Istana Negara. Kepada segenap jajaran pemerintah terkait, saya menginstruksikan untuk turun langsung ke lapangan dalam melakukan penanganan banjir yang terjadi di beberapa wilayah.
Perintah ini saya kira tidak usah saya ulang-ulang lagi. Seluruh kementerian yang berkaitan dengan banjir saya minta benar-benar terjun ke bawah.
Kementerian Kesehatan turun menangani kesehatan warga terdampak, Kementerian Sosial dan Kementerian BUMN juga bergerak memberikan bantuan yang dibutuhkan.
Kementerian Dalam Negeri agar mengingatkan seluruh kepala daerah agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim hujan yang cukup ekstrem ini dengan perencanaan dan persiapan melakukan evakuasi bagi warga yang terdampak banjir.
Sementara, TNI, Polri, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk terjun langsung dan memberikan bantuan tenaga ke lokasi-lokasi terdampak banjir. Secepatnya.
(Tribunmanado.co.id/Frandy Piring)
Banjir Jakarta, Jokowi dan Anies Jalankan Program Masing-masing, Normalisasi Vs Naturalisasi Sungai
Tribunmanado.co.id - Curah hujan yang tinggi hingga level ekstrem disinyalir menjadi salah satu penyebab banjir di sejumlah wilayah Jabodetabek pada Rabu (1/1/2020).
Banjir ini juga disinyalir terjadi akibat tidak dilanjutkannya program normalisasi sungai yang melewati wilayah DKI Jakarta.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, salah satu kegiatan normalisasi yang dilakukan yakni terhadap Sungai Ciliwung.
Namun, dari 33 kilometer rencana normalisasi, baru 16 kilometer yang kini telah tertangani.
"Dari 16 kilometer itu kalau kita lihat, Insya Allah, aman dari luapan. Tapi yang belum dinormalisasi tergenang," kata Basuki saat memberikan keterangan usai meninjau sejumlah lokasi banjir di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Rabu sore.
Normalisasi sendiri awalnya merupakan program pengendalian banjir yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Khusus Ibu Kota DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Perda itu mengamanatkan pengembangan prasarana pengendalian banjir dan drainase, salah satunya dilakukan dengan normalisasi aliran 13 sungai.
Aturan kegiatan normalisasi kemudian kembali ditegaskan di dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 dan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
Dalam aturan tersebut, normalisasi didefiniskan sebagai sebuah metode penyediaan alur sungai dengan kapasitas mencukupi untuk menyalurkan air, terutama air yang berlebih saat curah hujan tinggi.
Kegiatan ini dilakukan karena kapasitas sungai yang mengecil akibat pendangkalan dan penyempitan badan sungai, dinding yang rawan longsor, aliran air yang belum terbangun dengan baik, dan penyalahgunaan untuk permukiman.
Pemerintah pusat pun sejak 2014 ikut andil membantu Pemprov DKI dalam upaya pengendalian banjir.
Salah satunya yakni dengan cara pengerukan untuk memperlebar dan memperdalam sungai, pemasangan sheetpile atau batu kali (dinding turap) untuk pengerasan dinding sungai, pembangunan sodetan, hingga pembangunan tanggul.
Sementara di saat yang sama, Dinas Kebersihan DKI mengeksekusi normalisasi dengan cara menjaga kebersihan sungai sehingga sungai dapat difungsikan sebagai air baku.
Akan tetapi, sejak 2017 program kerja sama ini terhenti lantaran tak lagi dibebaskannya lahan di sepanjang daerah aliran sungai yang akan dinormalisasi oleh Pemprov DKI Jakarta.
Hal itu disebabkan bergantinya program normalisasi menjadi naturalisasi sungai yang digagas Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Menurut Presiden Joko Widodo, sedianya ada empat sungai yang tengah menjalani program normalisasi.
Selain Sungai Ciliwung, tiga sungai lainnya yaitu Sungai Krukut, Sungai Cakung, dan Sungai Sunter.
"Pembangunan prasarana pengendalian banjir pada keempat sungai terkendala sejak tahun 2017 karena masalah pembebasan lahan," kata Presiden Joko Widodo melalui akun Instagram resminya, Kamis (2/1/2020).
Tak pernah datang
Ketika banjir melanda sejumlah wilayah DKI Jakarta sekitar Maret-April 2019 lalu, Basuki Hadimuljono dan Anies Baswedan sempat berdebat mengenai persoalan pengendalian banjir di ibu kota.
Awalnya, Anies mengklaim telah berdiskusi dengan Basuki soal program naturalisasi sungai yang digagasnya.
Namun, ia tak merinci apa saja hal-hal yang dibahas dalam setiap pertemuannya.
"Pokoknya dengan Pak Basuki tim sudah ngobrol. Sudah diskusi cuma sering dipercik-percikan di publik. Sudahlah jangan (dibesar-besarkan)," ujar Anies di Jakarta Pusat, pada 21 Maret 2019.
Menurut Anies, ia dan Basuki sebenarnya kerap mengobrol. Untuk itu ia minta agar dirinya tidak diadu soal naturalisasi sungai.
"Makanya saya enggak mau komentar karena sudah dikerjain bareng-bareng. Ya biar enggak ada yang lecet-lecet," kata dia.
Belakangan, Basuki mengaku, memang telah beberapa kali bertemu Anies dan memintanya untuk datang ke Kantor Kementerian PUPR untuk menjelaskan konsep naturalisasi yang digagasnya.
Namun, dua undangan yang dilayangkan Basuki ke Anies tak ditanggapi secara serius.
Anies justru hanya mengirim staf yang justru tidak mengerti konsep naturalisasi tersebut. Pembahasan pun tak mengalami kemajuan berarti.
"Saya sudah bilang Pak Gubernur, 'Pak Gub, saya sudah dua kali mengundang yang dateng staf Bapak yang enggak mengerti tentang naturalisasi. Nah konsep naturalisasi sungai itu opo?' (Dia jawab) 'oh iya nanti saya kirim orang'. (Ternyata) enggak juga. Jadi kami menunggu sebenarnya," ucap Basuki.
Hal itu juga dibenarkan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Hari Suprayogi.
Menurut dia, pemerintah pusat siap membantu Pemprov DKI Jakarta dalam upaya menanggulangi banjir yang kerap terjadi.
Namun, pemerintah pusat perlu mendengarkan penjelasan Pemprov DKI Jakarta terlebih dahulu mengenai naturalisasi yang dimaksud.
Tujuannya, agar tidak terjadi benturan di dalam wewenang dan pelaksanaannya.
Sejauh yang dipahami Hari Suprayogi, konsep naturalisasi yang ingin diwujudkan Anies yaitu memasukkan air hujan yang turun dari langit ke dalam tanah, dan bukannya membuang ke laut.
Pemahaman itu pun ia dapat dari pemberitaan di sejumlah media.
Namun, menurut Hari, informasi itu masih belum konkret.
Karena itu, kementerian bersedia membantu pelaksanaan naturalisasi sungai jika sudah jelas bagaimana maksudnya dan pengerjaan secara teknis di lapangan.
" Naturalisasi monggo, kami dukung dan harus kolaborasi. Saya hanya baca di medsos, air jangan dibuang ke laut, tapi dimasukkan ke tanah. Nah, kalau musim banjir susah juga. Saya sendiri belum jelas," ucap Hari.
Janji ada hasil Desember 2019
Pada akhirnya, baik Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat menjalankan program masing-masing.
Kementerian PUPR tetap menjalankan program normalisasi yakni salah satunya dengan menyelesaikan pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi.
Saat ini proses pembebasan lahannya telah mencapai 95 persen dengan progres konstruksi telah mencapai 45 persen.
"Kami targetkan akhir tahun ini selesai. Mudah-mudahan dengan beberapa program itu bisa mengurangi atau menambah kesiap-siagaan kita menghadapi musim hujan berikutnya, yang mungkin akan lebih besar dari yang kita rasakan hari-hari ini menurut ramalan BMKG," kata Basuki di Lapangan Silang Monas, Rabu (1/1/2020).
Kehadiran kedua bendungan itu diyakini akan mengurangi banjir di wilayah DKI Jakarta hingga 30 persen.
Namun dengan satu syarat bahwa penanganan banjir dilakukan dari hulu ke hilir.
Artinya, program normalisasi juga dijalankan di 13 DAS yang ada di wilayah DKI Jakarta.
Di lain pihak, Anies Baswedan mengklaim, program naturalisasi sungai telah dijalankan Pemprov DKI.
Bahkan, ia meminta, masyarakat untuk melihat hasil program kerjanya itu pada akhir tahun 2019.
"Naturalisasi kita jalankan. Bahkan 2019, nanti kita sudah lihat jadi hasilnya (naturalisasi) akhir tahun ini insya Allah sudah selesai," kata Anies di Monas, Jakarta Pusat, pada 2 Mei 2019 lalu.
Adapun naturalisasi yang dimaksud Anies, dilakukan dengan menghidupkan ekosistem sungai.
Selain itu, airnya akan dijernihkan sehingga bisa menjadi habitat hewan.
"Kalau makhluk-makhluk bisa hidup di sana artinya polusi juga rendah. Dan itu yang akan kita lakukan," ujarnya. (Kompas.com/Dian Erika Nugraheny, Nibras Nada Nailufar, Erwin Hutapea)
(tribunmanado.co.id/tribunallnetwork/kompas.com)
• Heli Gagal Terbang Usai Tinjau Lokasi Bencana, Kepala BNPB Nginap di Rumah Dinas Bupati Sangihe
Tonton Juga:
