KPK

Singgungan Menohok ICW, 2019 Tahun Kehancuran KPK, Disponsori Jokowi dan DPR yang Ingkar Janji

Persoalan itu, lanjut Kurnia, muncul di Panitia Seleksi (Pansel), proses seleksi, dan figur yang terpilih sebagai pimpinan KPK.

Singgungan Menohok ICW, 2019 Tahun Kehancuran KPK, Disponsori Jokowi dan DPR yang Ingkar Janji
Youtube Tribunnews.com
Presiden Jokowi Keluhkan KPK Tak Bisa Ungkap Korupsi Besar, KPK beri respons. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Singgungan dari pihak Indonesia Corruption Watch ( ICW) terkait situasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2019.

Pihak ICW menganggap Presiden Joko Widodo ingkar janji dalam memperkuat KPK.

Hal itu disampaikan peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam paparan Catatan Agenda Pemberantasan Korupsi Tahun 2019 di kantor ICW, Jakarta, Minggu (29/12/2019).

"Kita menilai ini tahun paling buruk bagi pemberantasan korupsi, ini tahun kehancuran bagi KPK yang benar-benar disponsori langsung oleh Presiden Joko Widodo dan juga anggota DPR periode 2014-2019 dan 2019-2024 mendatang," kata Kurnia dalam paparannya.

Menurut Kurnia, ada dua catatan mengapa Jokowi dinilai ingkar janji dalam memperkuat KPK. Pertama, proses seleksi pimpinan KPK periode 2019-2023 yang menuai sejumlah persoalan.

KPK
KPK (KPK)

Persoalan itu, lanjut Kurnia, muncul di Panitia Seleksi (Pansel), proses seleksi, dan figur yang terpilih sebagai pimpinan KPK.

"Saat dibentuk Pansel, banyak tudingan ke Pansel yang kita nilai rentan dengan potensi konflik kepentingan. Kita masih ingat tiga orang diantaranya diduga memiliki kedekatan dengan instansi kepolisian," ujar dia.

Selain itu, Kurnia juga menilai Pansel ada yang bersikap ahistoris lantaran memandang KPK patut diisi aparat penegak hukum.

"Kita juga melihat proses seleksi ini tidak ada nilai integritas. Karena figur yang lolos jadi pimpinan KPK pernah memiliki catatan masalah. Misalnya, ada figur terduga pelanggar etik yang itu dia sekarang duduk jadi Ketua KPK," ungkapnya.

Selain itu, Ketua KPK Firli Bahuri juga diterpa isu rangkap jabatan meski Firli mengklaim posisi Analisis Kebijakan Baharkam yang diembannya bukan suatu jabatan di institusi kepolisian.

Halaman
1234
Editor: Frandi Piring
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved