Menteri Johnny Siap Mediasi Konflik Helmy Yahya dengan Dewan Pengawas TVRI

Inti dari suratnya, Helmy menganggap penonaktifan dirinya tak memiliki dasar hukum.

Dalam surat tanggapannya, Helmy mengatakan surat penonaktifan diri sebagai direktur utama TVRI cacat hukum dan tidak mendasar sehingga SK tersebut tidak berlaku.

Helmy mengatakan tidak ada aturan Peraturan Pemerintah (PP) No.13 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia pasal 24 ayat 4 soal pemberhentian direksi yang dilanggar olehnya.

Selain itu, dalam aturan tersebut tidak ada istilah 'penonaktifan' atau sejenisnya.

• Profil Helmy Yahya: Dijuluki Raja Kuis Indonesia hingga Jabat Direktur Utama TVRI

"Bahwa Saya Helmy Yahya menyatakan sampai saat ini masih tetap menjadi Direktur Utama LPP TVRI yang sah periode tahun 2017-2022 bersama 5 (lima) anggota Direksi yang lain

dan tetap akan melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku," tulisnya dalam surat tanggapan kepada Dewan Pengawas TVRI.

"Bahwa Saya meminta kepada seluruh Pengawai LPP TVRI tetap bekerja seperti biasa demi kemajuan LPP TVRI."

Helmy Yahya sendiri ditunjuk sebagai Direktur Utama TVRI untuk periode 2017 hingga 2022 oleh Dewan Pengawas LPP TVRI Pada 24 November 2017.

Johnny G Plate belum melakukan mediasi untuk menyelesaikan konflik itu.

"Saya harus mendengar dari dua-duanya terlebih dahulu," sambungnya.

Ditambahkan, kedua belah pihak sudah memaparkan pendapat masing masing dan merasa menjalani prosedur serta tugas secara baik.

"Kami menjembatani dengan niat agar hak hak dan semangat karyawan dijaga," tambahnya.

Johnny G Plate menjelaskan, pihaknya turut ikut campur dalam persoalan itu karena sebagian besar karyawan TVRI berasal dari kementeriannya.

"Sebanyak 60 persen pekerja TVRI itu berasal dari ASN (aparat sipil negara) Kemeninfokom. Wajar, kalau kami ikut menengahi masalah yang terjadi di tubuh keluarga besar TVRI," ujarnya.

Semula Direksi TVRi berencana menggelar jumpa pers pada pukul 10.00 WIB, Jumat, namun mendadak dibatalkan.