Tiga Kekuatan di Istana, Prabowo dan Moeldoko Bersaing, Luhut dan Surya Paloh Terdepak
Sejak awal Presiden Joko Widodo berkuasa banyak yang percaya ada beberapa orang berpengaruh di belakang Presiden Jokowi.
lihat foto
"Karena diam-diam kedudukan Pak Prabowo makin kuat di mata publik, dengan postur yang selalu jadi sorotan," terangnya.
• Rocky Gerung Diusir dari Indonesia, Ini Jawaban Pengamat Asal Manado, Relawan Rusak Etika Politik
• Buat Vlog Bareng Sebelum Cecep Reza Meninggal, Marshanda Bakal Buat Karya Ini Kenang Sosok Bom-bom
• Mauricio Pochettino Dipecat Manajemen Tottenham Hotspurs, 3 Pelatih Jawara UCL Siap Jadi Pengganti
Sehingga pengamat politik asal Manado ini merasa maklum Moeldoko ingin membangun kekuatan baru untuk menyeimbangkan.
"Postur politik Prabowo selalu jadi sorotan publik maka sangat masuk akal Pak Moeldoko ingin bikin polar baru, kutup baru."
"Berseberangan bukan berseberangan, saling menandingi dengan postur politik Prabowo," ungkap Rocky Gerung.
Sehingga, Rocky Gerung menduga akan ada tiga kekuasaan dalam Kabinet Indonesia Maju.
"Jadi mungkin ada tiga matahari di Istana, matahari Moeldoko, matahari Prabowo, dan matahari Jokowi itu sendiri," ujarnya.
"Itu menarik power playnya itu atau interplay antar tiga pusat kekusaan," imbuh Rocky Gerung.
Dalam kesempatan itu, Rocky Gerung juga mengomentari penambahan anggota dalam Kantor Staf Presiden.
Ia menilai penambahan tersebut karena banyak tokoh yang belum mendapat jatah jabatan dari Jokowi.
"Ya itu menunjukkan bahwa pembagian kekuasaan itu belum selesai, atau saya balik tekanan pada Jokowi masih berlanjut.
"Karena masih ada yang enggak puas, masih belum dapat segala macam," katanya.
Namun, perekrutan anggota baru dalam KSP diyakini tetap dalam izin Jokowi.
"Akhirnya Pak Moeldoko ambil inisiatif menambah personel dalam KSP. Tentu itu dengan izin Jokowi."
"Jadi akan dibuat keranjang baru atau keranjang sampah baru untuk menampung mereka yang tidak puas," ungkap Rocky Gerung.
Rocky Gerung menyimpulkan, Jokowi tidak bisa benar-benar mendapatkan haknya dalam penyusunan Kabinet Indonesia Maju.
"Kalau kita analisis presiden tetap tidak independen dalam menentukan hak prerogatifnya," ucapnya. (TribunWow.com/Mariah Gipty)
