Dipercayakan Jokowi Jadi Wamen Agraria dan Tata Ruang, Surya Tjandra: Saya Tak Gampang Dibohongi

Sebagian wilayah hutan yang jadi kewenangan KLHK.

Jadi kami butuh koordinasi, BUMN dengan PTPN itu butuh kesepakatan, karena BPN tidak bisa memberikan sertifikat.

Redistribusi, program land reform itu esensinya semua di redistribusi tanah.

Memberikan hak atas tanah pada orang yang belum punya. Konflik agraria itu sangat terkait dengan itu.

Jadi muncul konflik karena mereka sudah lama berjuang tapi nggak dapat-dapat.

Nah pemerintah mau komitmen disitu. Periode kedua ini mau dikencengin lagi dan sepertinya memang harus mengeksekusi cepat, makanya dibuat Wamen dengan tugas khusus ini sambil membantu kementerian secara umum.

• Puluhan Sangadi Bayar TGR Dana Desa, Ada Yang Bayar Ratusan Juta

Ada target waktu penyelesaian masalah tersebut?

Kalau saya tiga bulan ini mencari letak masalah, terus mencari peluang-peluang solusi, siapa pihak yang perlu terlibat.

Butuh waktu yang panjang, tapi yang bisa langsung eksekusi, langsung kita eksekusi.

Misalnya minggu depan kami ke Subang, Medan, juga ada rencana ke beberapa wilayah.

Juga termaksud ke beberapa wilayah yang sudah ada program redistribusi. Tapi mau kita dorong dengan akses reform. Istilahnya kalau dikasih tanah buat warga jadi lebih sejahtera, artinya ada pengembangan ekonomi itu soal lain lagi.

Tapi itu bagian dari yang kami sebut land reform. ini yang mau kami kombinasikan. Tapi yang sekarang mendesak adalah memberikan tanah pada mereka yang memenuhi syarat.  Hanya saja untuk melakukan itu kami butuh tanahnya. Tanahnya dari mana, ya tadi, dari kehutanan, dari BUMN, ini yang panjang ceritanya. krn belum signifikan.

Jadi selama ini memang masih nunggu HGU swasta habis, baru kami bisa eksekusi. Karena jadi tanah negara. Atau HGU yang ditelantarkan, tidak dipakai seharusnya.  Tapi yang paling besar dari komponen empat setengah juta target pak Jokowi itu. 4,1 juta hektar dari kehutanan. Makanya saya dekatin Wamennya. Saya pelan-pelan mau membantu mereka juga menyiapkan itu.

Lalu kenapa pihak swasta jadi permasalahan dalam pertanahan? Kepemilikan tanah yang kemudian jadi sengketa oleh warga?  

Kalau dari besaran konflik justru paking banyak di hutan, karena kawasannya luas. Yang masuk kewenangan BPN dari total tanah di Indonesia mungkin sekitar 30 persen. 70 persen itu hutan.

Dan yang bisa dapat HGU itu ada empat hak. Hak pakai, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan. Yang HGU yang sering kita sebut sebagian dari 30 persen, karena sebagian udah hak milik pribadi.